MK Jalan Terbaik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses permohonan uji materi ataujudicial reviewdi Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terbaik untuk perdebatan mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi di DPR.

"Kan ada jalan yang konstitusional, yaitujudicial reviewdi MK, itu jalan yang terbaik, lebih tetap gitu kan kalau di MK. Proses MK kan sudah berjalan, sudah ada yang mengajukan, lebih baik kita tunggu saja yang di MK," tegas Wapres JK di Jakarta, pekan ini.

Patut disadari semua pihak, bahwa pengesahan revisi UU KPK tidak dilakukan terburu-buru karena pembahasan itu sudah dilakukan sejak 2010 hingga masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2011 sebagai inisiatif dari DPR. Pada 2012, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK tersebut hingga kembali masuk ke Prolegnas pada 2015.

"Jangan lupa, itu sudah dibicarakan DPR sejak 2015, cuma kan ditunda. Jadi, bukan tergesa-gesa, malah memakan tempo. Jadi sebenarnya apa yang dikhawatirkan dalam perubahan itu?" ujar JK mengingatkan.

Revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah disahkan pada 17 September 2019 di DPR. Revisi UU KPK tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat karena dinilai memuat pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan KPK. Padahal, tidak seperti itu.

Meski telah disahkan di DPR, UU KPK yang baru tersebut belum ditandatangani dan dinomori oleh Presiden Jokowi. Namun sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah UU akan tetap menjadi sah meskipun tidak ditandatangani hingga paling lama 30 hari sejak disetujui.

Selain upaya uji materi MK, penolakan terhadap UU KPK hasil revisi juga muncul lewat usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) danlegislative reviewatau membahas kembali antara Pemerintah dan DPR.

Terkait Perppu, Wapres maupun Ikatan Alumni UI (Iluni UI) menolak penerbitan produk hukum itu karena akan dapat melemahkan wibawa Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah menyepakati pembahasan revisi UU KPK melalui surat presiden (surpres).

Dalam surpres tersebut, Presiden mengatakan pihaknya menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) saat itu Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai perwakilan dari Pemerintah untuk pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Ketua Umum Iluni UI Andre Rahadian mengatakan pihaknya lebih mendorongjudicial reviewatau uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi lebih tepat dilakukan dibandingkan menuntut Presiden menerbitkan Perppu KPK.

Menurut Andre, langkah yang tepat bagi pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan UU KPK hasil revisi adalah JR ke MK. "Kalau masih ada elemen-elemen masyarakat dan alumni kita merasa prosedur ini dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau pasal-pasal (dalam UU KPK) dianggap bisa melemahkan penegakan hukum pemberantasan korupsi, cara satu-satunyajudicial review," ujar Andre usai diskusi bertajuk "Menimbang Urgensi Perppu UU KPK" di Jakarta, Rabu (2/10).

Bagaimanapun, pilihan pernerbitan Perppu KPK tetap akan memicu polemik. Apalagi, Perppu tersebut akan dibahas oleh DPR yang sikap sudah jelas mendukung revisi UU KPK. Karena itu, semua pihak sebaiknya melakukan langkahjudicial review(JR) ke MK jika menanggap masih ada pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam UU KPK.

BERITA TERKAIT

Berdayakan Kelas Menengah!

Kesejahteraan masyarakat kelas menengah pada hakikatnya dapat ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Dimana pada saat yang sama, masyarakat…

Omnibus Law Dorong Investasi

Sejak beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran tak lebih 5%. Indikator memang kurang menggembirakan baik faktor internal maupun…

Harmonisasi Pusat dan Daerah

Indonesia, sebenarnya sudah dikenal dengan keunggulan sumber daya alamnya di mata dunia. Berbagai kebutuhan bisa diakses dengan mudah, karena didukung…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Usut Tuntas Korupsi BUMN

Dua perusahaan asuransi milik negara, Jiwasraya dan Asabri, saat ini menghadapi ujian perbuatan  kriminal berat. Murni perbuatan kriminal, bukan kejahatan…

Penyederhanaan Regulasi Penghambat

Menyimak kondisi ekonomi Indonesia saat ini cenderung bersifat stagnan, hal ini didukung dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal…

Berdayakan Kelas Menengah!

Kesejahteraan masyarakat kelas menengah pada hakikatnya dapat ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Dimana pada saat yang sama, masyarakat…