Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut Akibat Dominasi BUMN Karya

NERACA

Jakarta-Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ribuan kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Kadin Indonesia, Diding Sudirdja Anwar, menyatakan ada sekitar 37.000 pengusaha yang gulung tikar selama periode tersebut. "Kami mengambil catatan dari Gapensi. Pada periode 2014 tercatat ada 80.000 pengusaha konstruksi swasta lokal, angka tersebut turun drastis dibandingkan data Gapensi yang mencatat hanya ada 43.000 pengusaha saja yang tersisa di 2018," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan lalu.

Dia menyayangkan pembangunan infrastruktur yang secara masif dibangun di Indonesia tidak berdampak baik pada pertumbuhan bisnis di sektor konstruksi lokal. "Saat pembangunan infrastruktur di dalam negeri berjalan masif malah banyak kontraktor swasta yang justru gulung tikar. Maka dari itu, Kadin banyak memberikan perhatian lebih pada kontraktor swasta terutama yang kecil dan menengah," ujarnya.

Dominasi BUMN Karya

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), asosiasi pengusaha yang menaungi industri di sektor konstruksi menguatkan temuan tersebut. Menurut Sekjen Gapensi Andi Rukman, total pengusaha konstruksi di Indonesia ada 130.000 orang. Sementara untuk yang terdaftar di Gapensi terdapat 83.000 orang. Jumlah ini turun menjadi 32.000 pada 2018.

Faktor penurunan jumlah ini, menurut dia, tak tunggal. Ada yang gulung tikar dan beralih ke asosiasi pengusaha kontruksi lainnya. "Kenapa dia berkurang, pertama karena banyaknya asosiasi. Tentu banyak anggota yang pindah asosiasi. Kedua tentu anggota kepengin punya pelayanan dong mana yang lebih murah dan lebih cepat," ujarnya seperti dikutip Tirto.id, Sabtu (12/10).

Rukman juga menjelaskan, dari 130.000 pengusaha konstruksi, hanya 1 persen yang bisa ikut dalam proyek pambangunan infrastruktur pemerintah. Menurut dia, hal ini akibat proyek pemerintah memiliki nilai investasi ratusan miliar rupiah. Sementara pengusaha konstruksi tak seluruhnya mampu untuk mengelola proyek bernilai besar tersebut. "Contohnya pekerjaan Tol Trans Sumatera diberikan penugasan kepada BUMN seperti Hutama Karya. Tapi kan tentu pengusaha yang mau kerja sama dengan pemerintah itu kan harus melihat pasarnya. Kalau saya ikut membangun kapan BEP-nya," ujarnya.

Hal ini, lanjut dia, membuat para kontraktor tersebut memilih proyek-proyek yang memiliki potensi BEP (break event point) yang cepat. Misalnya pembangunan bandara dan pelabuhan. "Kontraktor kecil dan menengah ini mati karena dia enggan punya pangsa pasar. Nah, diharapan supaya BUMN yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kepercayaan itu ya mbok ya melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Tidak ada kata lain untuk dibuatkan segmentasi untuk mereka," ujarnya.

Pada bagian lain, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara menilai, ada berbagai faktor yang bisa jadi pemicu bangkrutnya pelaku industri tersebut. Pemicu utama, kata dia, mayoritas proyek infrastruktur dikuasai oleh BUMN dan anak perusahaan atas nama sinergi BUMN.

Menurut dia, ada state capitalism yakni korporasi milik negara terlalu dominan. Sedangkan, proyek yang harusnya bisa dikelola oleh kontraktor swasta tidak diberikan dengan banyak alasan. "Solusinya harus ada batasan nilai tertentu yang bisa diserahkan ke kontraktor swasta," ujarnya.

Selain itu, kata Bhima, pembayaran proyek infrastruktur memakan waktu yang lama. Ia menduga, karena masalah likuiditas di internal BUMN, sehingga banyak kontraktor yang tak lagi ikut tender proyek pemerintah, karena trauma.

“Hanya kontraktor skala besar yang mampu bertahan karena cashflow-nya kuat. Sementara kontraktor kecil, mana bisa bertahan kalau pembayaran terlambat. Ini juga jadi faktor pembangunan infrastruktur tidak mampu menciptakan efek berganda yang besar terhadap perekonomian,” katanya.

Dia menawarkan solusi agar memperbaiki skema pembayaran proyek tepat waktu. Kemudian, terkait TKDN (tingkat komponen dalam negeri) di beberapa proyek proyek strategis nasional (PSN) perlu diperbesar agar bisa menyerap lebih banyak bahan baku lokal. “Hal ini otomatis membuat kontraktor kecil bisa ikut terlibat dalam pengerjaan proyek maupun supply bahan baku,” ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

Kemendag Pantau Fluktuasi Harga Jelang Natal dan Tahun Baru

NERACA Jakarta – Sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memantau harga kebutuhan pokok di 121 pasar rakyat di 15 provinsi…

MESKI 80% PDB DOMESTIK SESUAI EKONOMI SYARIAH - BI: Posisi RI Lebih Banyak ke Konsumen

Jakarta-Meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di negeri ini dinilai belum terlalu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…