PN Minta Lengkapi Legal Akta Perusahaan - Sidang Bangun Cipta Kontraktor

NERACA

Jakarta - Menyoal permohonan perusahaan asal Selandia Baru,H Infrastructure Limited (HIL) kepada Pengadilan Niaga (PN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan pailit kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK), majelis hakim meminta BCK untuk melengkapi legal standing terkait akta pendirian perusahaan sebelum melanjutkan tahapan persidangan selanjutnya.”Perlu cek ulang secara keseluruhan dan membawa legal standing selengkap-lengkapnya. Jadi, untuk pekan depan agenda persidangan tetap soal (kelengkapan) legal standing," kata Hakim Ketua, Abdul Kohar dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus di Jakarta, kemarin.

Pada persidangan dengan agenda mengenai kelengkapan identitas Pemohon dan Termohon tersebut, hakim ketua didampingi Hakim Anggota, Makmur dan Hakim Anggota, John Tony Hutauruk. Lantaran belum adanya kelengkapan legal standing pada perkara ini, maka menurut Kohar, majelis hakim belum bisa melanjutkan persidangan pada tahap pembacaan permohonan H Infrastructure Limited Representative Office. "Kalau legal standing kedua belah pihak sudah selesai, langsung pembacaan (permohonan)," ucap Kohar.

Di tempat yang sama, kuasa hukumH Infrastructure Limited Representative Office, Ian PSSP Siregar mengatakan, persidangan selanjutnya akan dilakukan pada Kamis, 17 September 2019. "BCK harus melengkapi legal standing soal akta pendirian perusahaan, selanjutnya kami membacakan permohonan Pernyataan Pailit kepada BCK," ujar Ian.

Sementara itu, kuasa hukum H Infrastructure Limited lainnya,Anthony LP Hutapea mengatakan, pada dasarnya masih terlalu dini untuk mengomentari lebih jauh terkait penetapanan pernyataan pailit kepada BCK, karena masih ada beberapa hal yang harus diluruskan melalui dengar pendapat dan pengajuan alat bukti.

Namun demikian, kata Anthony, pihaknya mempercayai bahwa Pengadilan Niagaakan mempelajari kasus ini secara seksama, sehingga dapat melihat posisi kasus ini secara jelas. Dia berharap, kehadiran para pihak pada persidangan, maka kasus ini bisa segera menemui titik penyelesaian."Pada prinsipnya, klien kami telah dirugikan akibat perjanjian kerjasama yang tercederai. Kami percaya bahwa hal ini dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Kami berkomitmen terus mengawal kepentingan klien hingga persidangan selesai. Kami prihatin bahwa kasus ini akan memberikan dampak negatif pada iklim investasi," paparnya.

Sebagaimana diketahui, HInfrastructure Limited Representative Office dalam Permohonan Pernyataan Pailit kepada BCK Bangun Cipta Kontraktor meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit kepada Termohon. Selain itu, memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa BCK berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

BERITA TERKAIT

Geliatkan Transaksi Pasar ETF - BEI Berikan Insentif Hapus Biaya Transaksi

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan pasar exchange traded fund (ETF), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berbenah melakukan pembangunan infrastruktur,…

Pertebal Likuiditas - Adhi Karya Rencanakan Rights Issue dan PMN

NERACA Jakarta – Geliatnya pembangunan infrastruktur yang tengah di bangun pemerintah memacu PT Adhi Karya (Perseo) Tbk (ADHI) untuk mengembangkan…

Maybank Indonesia Cetak Laba Rp 1,8 Triliun

NERACA Jakarta – Pendapatan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) sepanjang tahun 2019 kemarin tumbuh 3,7% menjadi Rp10,8 triliun,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kadin: Industri Tidak Bisa Langsung Tumbuh Meski Harga Gas Turun

NERACA Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai bahwa penurunan harga gas industri yang rencananya akan mulai berlaku…

Beli Rumah di Usia Muda Bukan Lagi Mustahil

Empat tahun sejak di lantik menjadi perwira polisi, Nuril Fajar (25) memberanikan diri mengambil rumah di usia muda. Hal ini…

PP Properti Rilis Obligasi Rp 401,3 Miliar

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnisnya, emiten properti PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan dua seri obligasi senilai dari…