Menteri Kelautan dan Perikanan - Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan, revisi terhadap UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan yang ada saat ini belum mendesak dilakukan.

“Kalaupun dilakukan revisi terhadap UU Perikanan tersebut, maka isinya harus berpihak pada kepentingan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia," kata Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Minggu (6/10).

Ia menjelaskan, belum pentingnya untuk merivisi UU Perikanan yang ada saat ini, karena jika revisi dilakukan secara tergesa-gesa, maka dikhawatrikan hasilnya justru tidak baik bagi kepentingan negara dan bangsa.

Ia berharap, jika nantinya kabinet pemerintahan yang akan datang melakukan revisi terhadap UUN Perikanan, maka poin-poin di dalam UU tersebut nantinya, haruslah berpihak kepada kedaulatan laut Indonesia.

Dirinya, lebih memilh melakukan aksi nyata dengan menangkap korporasi yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesi, karena selama ini proses hukum belum menyentuh para cukong-cukong pemilik kapal motor asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.

Sebelumnya, Minggu (6/10), Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman sebanyak 21 kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebanyak 21 kapal berbendera asing itu ditenggelamkan di dua lokasi, yakni di perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah, dan perairan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, penenggelaman kapal nelayan asing itu, merupakan tindakan pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera kepada nelayan asing agar tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sikap tegas itu merupakan aksi nyata dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia agar kapal asing tidak lagi berani melakukan pencurian terhadap sumber daya alam yang ada di laut Indonesia. Data KKP mencatat, penenggelaman kapal nelayan asing sebanyak 21 unit. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat  Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Momentum Perubahan dan Re-Charge Energi LPDB KUMKM di 2020

Momentum Perubahan dan Re-Charge Energi LPDB KUMKM di 2020 Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

YLKI Minta Kemenkes Tidak Ambil Alih Wewenang BPOM

YLKI Minta Kemenkes Tidak Ambil Alih Wewenang BPOM NERACA  Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta…

MPR: Penegak Hukum Tingkatkan Kompetensi Pahami Kejahatan Korporasi

MPR: Penegak Hukum Tingkatkan Kompetensi Pahami Kejahatan Korporasi   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta institusi penegak hukum…