Menteri Kelautan dan Perikanan - Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan, revisi terhadap UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan yang ada saat ini belum mendesak dilakukan.

“Kalaupun dilakukan revisi terhadap UU Perikanan tersebut, maka isinya harus berpihak pada kepentingan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia," kata Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Minggu (6/10).

Ia menjelaskan, belum pentingnya untuk merivisi UU Perikanan yang ada saat ini, karena jika revisi dilakukan secara tergesa-gesa, maka dikhawatrikan hasilnya justru tidak baik bagi kepentingan negara dan bangsa.

Ia berharap, jika nantinya kabinet pemerintahan yang akan datang melakukan revisi terhadap UUN Perikanan, maka poin-poin di dalam UU tersebut nantinya, haruslah berpihak kepada kedaulatan laut Indonesia.

Dirinya, lebih memilh melakukan aksi nyata dengan menangkap korporasi yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesi, karena selama ini proses hukum belum menyentuh para cukong-cukong pemilik kapal motor asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.

Sebelumnya, Minggu (6/10), Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman sebanyak 21 kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebanyak 21 kapal berbendera asing itu ditenggelamkan di dua lokasi, yakni di perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah, dan perairan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, penenggelaman kapal nelayan asing itu, merupakan tindakan pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera kepada nelayan asing agar tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sikap tegas itu merupakan aksi nyata dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia agar kapal asing tidak lagi berani melakukan pencurian terhadap sumber daya alam yang ada di laut Indonesia. Data KKP mencatat, penenggelaman kapal nelayan asing sebanyak 21 unit. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Intoleransi, Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju

Ma’ruf Amin Wakil Presiden Intoleransi, Radikalisme Harus Dihilangkan Agar Indonesia Maju Magelang - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan cara berpikir…

Wakil Ketua MPR - Indonesia Darurat Ideologi Transnasional

Ahmad Basarah  Wakil Ketua MPR Indonesia Darurat Ideologi Transnasional Badung - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan Indonesia saat ini…

Menristek - Nuklir Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Bambang PS Brodjonegoro Menristek Nuklir Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat  Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kekuatan Koperasi Proteksi Pasar Dari Kapitalisme

Kekuatan Koperasi Proteksi Pasar Dari Kapitalisme NERACA Makassar - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini kapitalisme dunia…

KLHK Sepakat Tingkatkan Sinergi dengan Polri Tangani Karhutla

KLHK Sepakat Tingkatkan Sinergi dengan Polri Tangani Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar…

Mahfud MD Sarankan Para Advokat Bersatu

Mahfud MD Sarankan Para Advokat Bersatu   NERACA Jakarta - Dewan Pakar DPN Peradi yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan…