Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika menjadi praksis dalam pengelolaan kehidupan perekonomian nasional. Namun bila kita tidak serius memaknai, maka cepat atau lambat Pancasila hanya sekadar menjadi jargon semata.

Pancasila sebagai platform yang mengatur perekonomian Indonesia seperti dicanangkan Prof. Mubyarto (Alm), guru besar ekonomi UGM, adalah sebagai ekonomi Pancasila atau sekarang dikenal dengan Pancasilanomics.

Pancasilanomics adalah suatu sistem pengaturan tata laksana hubungan antara negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban. Memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan YME (Budimanta: 2012).

Sistem itu menempatkan keseimbangan sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar. Tiga corak penting dalam sistem itu, pertama, Pancasila ialah jiwa atau roh dari jalannya sistem perekonomian yang berbasis kepada konstitusi.

Kedua, tidak antipasar. Akan tetapi, pasar dimaknai sebagai resultan relasi sosial dari kontestasi antara kekuasaan dan modal. Ketiga, negara harus hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan.

Model seperti itulah yang nantinya harus menjadi identitas dari ekonomi Pancasila yang dapat diterapkan pada pengambilan kebijakan ekonomi, baik berkenaan dengan fiskal, moneter, maupun riil.

Namun, semangat dan corak itu tidak boleh hanya berhenti dalam tataran konsep saja. Untuk bisa merealisasikan dalam tataran operasional, setidaknya ada lima pilar yang harus menjadi pedoman. Pertama, pembangunan ekonomi harus berorientasi keadilan.

Kedua, negara menjamin pemenuhan hak sosial warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam setiap dinamika perekonomian. Ketiga, pengembangan ekonomi yang mengacu pada pemerataan pembangunan. Keempat, pengelolaan perekonomian negara digagas dan diselenggarakan untuk mempersatukan bangsa. Kelima, pembangunan yang berkelanjutan menjadi perencanaan strategis nasional.

Pilar-pilar penting itu telah sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi itu, telah ditetapkan sembilan misi yang dua di antaranya berkaitan langsung dengan perekonomian. Pertama, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing yang ditunjukkan oleh pemantapan sistem perekonomian yang berlandaskan Pancasila.

Kedua, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Cita-cita dan paradigma pembangunan yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf Amin harus tampak nyata sebagai ukuran keberhasilan kebijakan dan program yang dijalankan. Keluaran yang nyata itu harus terlihat pada lima hal yang menjadi roh pembangunan dan kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.

Antara lain penciptaan kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian penguatan posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian. Penciptaan ekosistem usaha yang adil. Pemanfaatan SDA dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan pemenuhan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara.

Tentu saja tak mudah menjalankan itu semua. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5%. Padahal, Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar kita keluar dari ‘jebakan’ tersebut. Semoga!

BERITA TERKAIT

Paradigma Baru Perbankan

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent…

MK Jalan Terbaik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terbaik untuk perdebatan mengenai Undang-undang…

Tanah Hambat Investasi

Akhirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui, bahwa persoalan tanah menjadi salah satu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

UU KPK Sah Berlaku

Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini (17/10). Seiring…

Ganjalan Investasi di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk menarik minat investor asing melalui berbagai kemudahan fasilitas di sektor Kepabeanan sebenarnya sudah baik. Namun di…

Paradigma Baru Perbankan

Perbankan di dalam negeri memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai agent…