Tol Laut Dinilai Belum Efektif Pengaruhi Sembako - MENTERI SUSI: RANTAI DISTRIBUSI MASIH MENJADI TANTANGAN

Jakarta-Keberadaan tol laut dinilai belum efektif mempengaruhi harga sembako dan distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Meski demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemerintah terus berupaya agar harga ikan menjadi murah. Namun, sejauh ini rantai distribusi masih menjadi tantangan. "Distribusi yang menjadi PR kita," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).

NERACA

Menteri Susi mengakui bahwa keberadaan tol laut belum terlalu efektif dalam distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Terkait hal ini, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan.

"Yang banyak penduduk kan Jawa yang perlu ikan banyak kan Jawa. Tapi penangkapan rata-rata di Timur Indonesia, barat Indonesia. Persoalannya kadang tol laut masih kurang banyak, kurang efektif, karena frekuensi masih sangat jarang," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya harga ikan di sentra produksi sudah murah. Harga jual pada konsumen menjadi mahal karena mahalnya biaya logistik distribusi ikan. "Jadi ini PR kita supaya harga ikan tongkol yang cuma Rp 15.000- Rp 20.000 di Talaud sana bisa sampai Jakarta Rp 25.000 kalau angkutannya murah. Itu PR. Kalau dari sisi harga di sentra sudah murah sekali, tapi kita di distribusi yang masih jadi kendala," ujarnya.

Jika masalah logistik dapat diperbaiki dan proses distribusi ikan menjadi mudah, cepat, dan murah, maka harga ikan di tingkat konsumen tidak akan berbeda jauh dengan harga di sentra produksi ikan.

"Kita akan duduk bersama Perhubungan mengkaji bagaimana kita mengupayakan logistiknya bisa cepat, bisa murah, bisa frekuensinya tinggi. Tantangan kita di transportasi dan warehouse-nya. Kalau dua ini bisa kita selesaikan ya harga ikan di Jawa mestinya bedanya 20% sama di daerah," ujar Susi.

Secara terpisah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, mengakui aktivitas tol laut di wilayahnya belum pengaruhi harga sembako. Sebab, operasionalnya di berbagai pelabuhan tujuan belum maksimal.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Halut Muhsin Mustika mengakui kehadiran tol laut belum pengaruhi harga sembako yang didatangkan dari luar Malut. Bahkan, selisih harga satuan barang Sembako di antaranya harga beras di gerai Maritim atau agen Rp 11.800.

Sementara di pedagang pengecer berkisar Rp 14.000, harga telur per butir di gerai Rp 2.000, harga pengecer Rp 1.800, minyak sawit di gerai per kg Rp 14.000, pengecer Rp 17.000, gula di gerai harganya Rp 12.500, pengecer Rp 15.000, terigu Rp 8.000,- Sementara di pengecer Rp 10.000, harga ayam di gerai Rp 35.000, di pengecer Rp 40.000,- per ekornya.

"Gerai Maritim itu adalah Agen distributor barang yang memasarkan barang dengan harga rendah di antaranya Agen Hoky, CV Makmur Bersama, CV Surya Kencana, dan CV Sederhana," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Bahkan, untuk tol laut yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi untuk pengangkutan logistik dengan tujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara harus digunakan secara maksimal bagi para pengusaha, sebab dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Selain itu, kata Mustika, pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia rupanya tidak berpaengaruh untuk wilayah kabupaten Halmahera Utara. Sebab, selisih harga satuan barang yang dibawa dari Surabaya ke Malut selisihnya hingga Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu, bahkan rute tol laut Surabaya-Tobelo juga bisa dibilang sangat tidak lancar.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Pelabuhan Tobelo Rushan Muhammad ketika dikonfirmasi mengatakan, tol laut dari tahun 2018 lalu memang tidak lagi masuk dan baru dua kali masuk ke pelabuhan pada 9 September dan tanggal 4 Oktober 2019 lalu. "Memang, dengan tidak beroperasinya kapal tol laut atau tidak masuk di pelabuhan Tobelo, karena memang belum ada muatan sesuai harapan," ujarnya.

Sistem Pengawasan

Selain itu, Menteri Susi menegaskan pentingnya menjaga sistem pengawasan dalam sektor perikanan dan kelautan. Terkait hal ini, dia belajar dari sikap para investor yang lebih memilih Vietnam daripada Indonesia ketika merelokasi industrinya saat terjadi perang dagang Tiongkok-AS. "Dari situasi ekonomi, Vietnam mendapatkan lebih banyak windfall dari perang dagang China-Amerika. Jadi Indonesia justru kalah," ujarnya.

Karena tidak bisa menjaga sistem, terutama pengawasan lalu lintas barang, Indonesia kemudian menjadi tujuan barang-barang ilegal. "Karena kita tidak bisa menjaga sistem kita sehingga barang-barang ilegal itu masuk," tutur dia.

"Akhirnya kita dijadikan pasar saja. Bukan produksi. Jadi yang dulu dijual ke Amerika sekarang kena tarif bawa ke Indonesia. Dijual murah, akhirnya industri dalam negeri mati semua. Jangan sampai sumber daya alam seperti itu,"Susi menambahkan.

Sebagai contoh, Susi menyebut komoditas Lobster. Dulu Lobster menjadi komoditas yang memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan karena bibitnya tersedia dan tidak diambil. "Dulu bibit Lobster tidak pernah diambil sampai tahun 1998-an. Tahun 1995 saya dengar sudah ada yang ambil di Lombok tapi di tempat lain tidak ada. Nelayan panen tiap Oktober, tiap musim hujan mulai panen Lobster. Satu hari bisa dapat Rp5 juta. Harga 1 kg Rp300.000, sekarang sudah Rp800.000," ujarnya.

"Sekarang sejak tahun 2000 ke sini makin kurang. Akhirnya produksi kita cuma 300 ton, 500 ton. Tapi Vietnam yang tidak punya bibit tiap tahun jutaan dolar mereka peroleh," ungkapnya.

Menteri Susi mengakui bahwa Lobster memang bukan bahan pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi dengan harga yang bagus, Lobster dapat dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. "Memang lobster tidak dimakan orang Indonesia terlalu mahal untuk apa juga. Harga Lobster Rp5 juta kan bisa beli ikan kakap merah 50 kg. Ada yang bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi. Ada yang memang harus ada karena harus dimakan," ujarnya.

Karena itu, menurut dia perlindungan dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya. "Kita kan tidak mungkin kasih BLT ke semua penduduk. Mau berapa banyak? Rp500.000, seminggu juga habis. Tapi kalau ikan ada di laut mereka bisa ambil tiap hari. Dapat 1 ekor 2 kg dapat Rp150.000," tegas Susi.

Sebelumnya diberitakan, TNI bersama Polri menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (BL) sebanyak 440.770 ekor. Dari penggagalan di Jambi, Banten, dan Batam tersebut, nilai Sumber Daya Ikan atau SDI yang berhasil diselamatkan sebesar Rp66,194 miliar.

Di wilayah Jambi, total Benih Lobster sebanyak 246.600 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 245.800 ekor dan jenis mutiara sebanyak 800 ekor. Nilai SDI yang berhasil di selamatkan sebesar Rp36,990 miliar.

Di wilayah Banten total Benih Lobster sebanyak 118.383 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 116.283 ekor dan jenis mutiara sebanyak 2.100 ekor. Nilai SDI yang berhasil di selamatkan sebesar Rp17,75 miliar.

Sedangkan di wilayah Batam Benih Lobster yang berhasil diselamatkan terdiri atas jenis pasir 74.064 ekor, Benih Lobster mutiara sebanyak 1.703 ekor dan benih Lobster yang diselamatkan sebanyak 75.787 ekor. Nilai SDI yang berhasil diselamatkan sebesar Rp11,447 miliar.

Menteri Susi menegaskan, pemerintah akan terus berupaya menjaga agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap aman, selalu tersedia, dan produktif. Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat…

Daftar Negatif Investasi (DNI) Direvisi Ulang

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Daftar Negatif Investasi…

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…