Belum Terbentuk Sistem yang Menutup Potensi Korupsi di Parlemen

Belum Terbentuk Sistem yang Menutup Potensi Korupsi di Parlemen

NERACA

Jakarta - DPR RI periode 2014-2019 dinilai belum terbentuk sistem untuk menutup potensi korupsi di parlemen karena terbukti 23 anggotanya, termasuk dua pimpinannya terjerat praktik haram itu.

"Tantangan DPR baru harus dipastikan sistem kerja parlemen menutup rapat-rapat potensi korupsi," kata Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/9).

Pelantikan 575 anggota DPR Periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 diharapkan menjadi titik awal untuk menghadirkan parlemen yang diharapkan oleh publik, yakni aspiratif, partisipatif, kolaboratif dan anti korupsi.

Dia memprediksi DPR periode 2019-2024 akan terbebani dengan peninggalan DPR periode 2014-2019. Berbagai polemik yang muncul di bidang legislasi oleh DPR 2014-2019 di penghujung periode akan membebani DPR baru.

Apalagi, lanjut dia, ada mekanisme carry over, yakni RUU yang telah masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di periode sebelumnya dapat dilanjutkan di periode berikutnya. Artinya, bola panas pembahasan sejumlah RUU tersebut bakal terjadi di DPR baru. Dengan demikian DPR baru harus belajar dari polemik yang timbul dari DPR periode sebelumnya.

Profil anggota DPR periode 2019-2024 yang didominasi oleh anggota DPR petahana sebanyak 298 orang (50,26 persen) serta jumlah fraksi yang tak jauh berbeda dengan DPR 2014-2024, minus Fraksi Hanura dan komposisi koalisi pemerintah yang cukup dominan, wajah DPR baru diprediksikan tak banyak alami perubahan dibanding DPR periode sebelumnya.

Kinerja parlemen di bidang legislasi yang tidak maksimal pada periode sebelumnya, yang hanya mampu mengesahkan 91 Undang-Undang menjadi catatan penting DPR dalam menjalankan fungsi legislasi."Meski kinerja di bidang legislasi oleh parlemen tidak bisa dilepaskan dari kinerja eksekutif di bidang legislasi," kata dia.

Karena pembahasan UU harus dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Kerja legislasi DPR buruk, maka sama saja kerja legislasi pemerintah juga buruk. Yang utama dari perbaikan parlemen tak lain dimulai dari reformasi di partai politik."Selama partai politik belum mereformasi dirinya, jangan berharap banyak terhadap perubahan wajah parlemen," kata dia.

Pekerjaan rumah di partai politik seperti soal pendanaan partai, sirkulasi kepemimpinan serta tata kelola partai yang modern harus segera dibereskan melalui perubahan AD/ART partai."Jika tidak, sulit untuk berharap DPR periode 2019-2024 berkinerja baik," kata dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu. Ant

BERITA TERKAIT

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

KPK dan Kejagung Latih Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan…

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar

Pemadaman Karhutla di Palembang Dilakukan Tim Gabungan Secara Terintegrasi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup…

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH

Halal Watch Desak Pemerintah Terbitkan Perppu JPH   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana NERACA Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland…

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru   NERACA Jakarta - Tantangan ke depan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa dibilang…

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.…