Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Kalau Indonesia masih lebih sering dibicarakan sebagai penghasil dan pengekspor komoditas, maka para ahli ekonomi dan industri mengatakan bahwa itu adalah MASALAH KITA. Jika kemudian dikatakan juga bahwa pertumbuhan  sektor tradable  jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan sektor non tradable, itupun  adalah  problem kita.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa dengan keterbukaan ekonomi telah melahirkan dua masalah besar dalam struktur ekonomi di Indonesia, yakn: pertama, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh perkembangan produksi dan ekspor berbasis komoditas. Kedua, terjadi paradoks struktural dimana pertumbuhan sektor non tradable jauh lebih tinggi dari pertumbuhan sektor tradable yang menghasilkan produk pertanian, pertambangan dan mineral, serta produk industri pengolahan.

Kondisi tersebut secara struktural jelas membutuhkan berbagai sentuhan kebijakan, regulasi,  perencanaan dan progam yang ditujukan untuk menjawab dua kondisi sekaligus, yakni pendalaman dan penguatan struktur, dan menyeimbangkan struktur ekonomi yang terbentuk.karena Indonesia bagaimanapun membutuhkan pertumbuhan sektor produksi dan sektor jasa yang saling menguatkan dan saling memberikan manfaat.

Kita harapkan policy yang dibentuk dapat menjawab bahwa pertumbuhan sektor non tradable /sektor jasa harus bisa mendukung pertumbuhan sektor tradable/sektor produksi di dalam negeri. Mengapa Indonesia memerlukan kondisi struktur ekonomi yang seperti itu. Beberapa analisis sederhana dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, mencari model pembangunan ekonomi yang lebih cocok dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang adalah penting. Contoh China jelas, yaitu meramu nasionalisme, komunisme,  liberalisme, dan sistem nilai-nilainya sendiri  yang dijadikan landasan utama pembangunan ekonominya.

Kedua, pembangunan ekonomi selalu berkorelasi dengan persoalan makro, sektor, dan kewilayahan. Kebijakan makro dalam konteks pembangunan ekonomi menjadi supporting bagi pembangunan sektor dan kewilayahan sebagai pusat-pusat produksi barang dan jasa di satu negara, apalagi telah terjadi desentralisasi.

Sasaran besarnya jelas, yakni pendalaman dan penguatan struktur ekonomi, serta menciptakan keseimbangan antar sektor, antar wilayah, dan antar kelompok pendapatan. Makro bicara soal moneter dan fiskal. Sasaran tersebut hingga kini masih relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk menjawab dua kebutuhan utama tersebut dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Titik singgung makro akan berkisar di persoalan inflasi, nilai tukar mata uang, anggaran belanja, suku bunga, neraca pembayaran, cadangan devisa dan lain-lain.

Ketiga, untuk melawan lupa, ketika masa transisi dari Orla ke orba, masalah di makro menjadi perhatian utama karena kondisi memaksa untuk melakukan langkah besar mengatasi keadaan  ekonomi yang sangat buruk.