Kolaborasi Greenpeace dan Sinarmas Ditanya Terkait Karhutla 2015 - Respon Laporan Terbaru Greenpeace

Kolaborasi Greenpeace dan Sinarmas Ditanya Terkait Karhutla 2015

Respon Laporan Terbaru Greenpeace

NERACA

Jakarta - Greenomics Indonesia meminta Greenpeace untuk menjelaskan ke publik mengapa grup Sinarmas menjadi grup terbesar yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2015, pada saat Greenpeace berkolaborasi dengan raksasa kertas dan sawit tersebut.

Greenpeace dan grup Sinarmas terbukti gagal dalam mengimplementasikan “Kebijakan Konservasi Hutan” karena konsesi-konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan sawit grup Sinarmas menjadi kontributor terbesar Karhutla 2015.

Demikian pandangan Greenomics merespon terbitnya laporan terbaru Greenpeace yang mengungkapkan grup-grup bisnis yang konsesi-konsesinya terkena kebakaran hutan dan lahan selama periode 2015-2018.“Tentu Greenpeace perlu berbagi pengalaman kepada publik, mengapa kolaborasinya dengan grup Sinarmas tidak berhasil mencegah dan mengendalikan Karhutla pada tahun 2015,” jelas Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, di Jakarta, Rabu (25/9).

Konsesi-konsesi HTI Asia Pulp and Paper (APP Sinarmas) terbakar ratusan ribu hektar di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau pada tahun 2015, pada saat salah satu raksasa bisnis kertas dunia ini sedang berkolaborasi dengan Greenpeace.

Tak hanya di konsesi-konsesi HTI, konsesi sawit grup Sinarmas di Kalimantan Barat juga terkena Karhutla serius, yang menyebabkan hampir seluruh areal hutan konservasi konsesi perusahaan tersebut terbakar, pada saat Greenpeace dan GAR (konsesi sawit grup Sinarmas) sedang dalam suatu kolaborasi.

“Tentu menimbulkan pertanyaan, sebuah grup bisnis terbesar yang sedang berkolaborasi dengan Greenpeace, justru konsesi-konsesinya terbakar hingga ratusan ribu hektar pada tahun 2015,” ujar Vanda.

“Pasti ada pelajaran penting yang perlu dijelaskan oleh Greenpeace atas kegagalan kolaborasinya dengan grup Sinarmas tersebut, terutama terkait Karhutla 2015,” tambah Vanda.

Sanksi dari KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan sanksi ke sejumlah perusahaan-perusahaan HTI APP Sinarmas yang berlokasi di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau akibat Karhutla 2015, pada saat Greenpeace berkolaborasi dengan grup APP Sinarmas tersebut.

Tak hanya itu, KLHK juga mencabut akasia yang baru ditanam di areal bekas terbakar 2015 di konsesi-konsesi HTI APP Sinarmas, pada saat Greenpeace berkolaborasi dengan grup APP Sinarmas. 

Menyinggung Karhutla tahun 2019 ini, Vanda mengatakan, dari data yang diekspose per 20 Sep 2019, Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyegel sedikitnya 52 konsesi korporasi, termasuk juga di dalamnya konsesi APP, APRIL, juga Malaysian giant companies dan lain lain. Mohar/Iwan

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…