Sony Subrata Setuju Pemerintah Tegas Terhadap Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter

Sony Subrata Setuju Pemerintah Tegas Terhadap Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter

NERACA

Jakarta - Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meluncurkan buku berjudul Jagat Digital – Pembebasan dan Penguasaan pada hari Selasa (17/9) kemarin di Wisma Antara, Jakarta.

Dalam buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) ini, Agus menyorot perihal mudahnya masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sebagai sarana untuk modifikasi, komersialisasi, bahkan sarana surveillance.

Agus menilai, semua sarana layanan digital yang masuk ke Indonesia benar-benar dinikmati para pengguna internet, pengguna medsos, percakapan sosial, surat elektronik, mesin pencari, dan lain-lain.

Namun disisi lain, kebebasan mengakses layanan digital ini membuat sebagian masyarakat bisa dengan mudahnya untuk membagikan konten hoaks dengan berlindung di akun fake atau palsu. Hal ini jelas membuat para aparat penegak hukum kesulitan menelusuri orang di balik kabar hoaks tersebut.

Tampil sebagai salah satu pembicara di acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebut bahwa Pemerintah saat ini telah meminta kepada semua platform media sosial untuk menyertakan nomor ponsel para penggunanya saat membuat akun.

Hal ini menurut Rudiantara sebagai langkah antisipasi serta memudahkan aparat penegak hukum untuk menelusuri akun-akun yang kerap kali menyebarkan konten hoaks di media sosial.

“Kami minta agar medsos jangan masuk ke arah black social media. Mengapa? Kalau kita buka akun di Facebook, kita boleh pakai akun Gmail atau Yahoo. Padahal bisa saja e-mail tersebut fake," ujar Rudiantara.

"Saya minta verifikasinya pakai nomor ponsel saja. Apalagi di Indonesia, kartu prabayarnya kan sudah diregistrasi. Ini penting untuk menghindari masuk ke daerah yang tidak bisa dikontrol,” tambah Rudiantara.

Sebagai langkah awal tindakan tegas dari Pemerintah, Rudiantara menjelaskan, saat ini Pemerintahan Jokowi tengah serius menggodok upaya Revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebab didalam salah satu pasal tersebut, Rudiantara menyebut Pemerintah akan mengatur perihal sanksi administratif berupa denda kepada penyedia layanan media sosial.

“Di dalam revisi PP 82 ini, kita tuliskan dimungkinkannya memberikan penalti kepada penyedia platform yang bandel. Sebab di undang - undang yang sekarang itu hanya diberi peringatan sampai tiga kali, kemudian ditutup. Kalau harus ditutup, pasti akan ada penolakan dari masyarakat,” kata Rudiantara.

Atas rencana tindakan tegas Pemerintah Indonesia yang akan ditujukan kepada penyedia platform media sosial, pakar komunikasi Sony Subrata menilai, hal ini memang seharusnya sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dari dulu.

Sony menilai, apa yang terjadi di jagat media sosial Indonesia saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Media sosial di Indonesia sudah menjadi alat penyebaran konten-konten hoaks serta beberapa ajaran radikalisme.

Sony berharap agar revisi PP No. 82 segera dirampungkan dan segera menjadi senjata bagi Pemerintah Indonesia untuk menindak tegas para penyedia layanan media sosial yang masih memuat konten-konten tersebut.

"Saya sangat mendukung Revisi PP No. 82 ini segera dirampungkan. Sebab saya melihat apa yang terjadi di media sosial saat ini sangat mencemaskan. Terlebih lagi pada masa kampanye Pilpres kemarin. Maraknya konten-konten hoaks serta hujatan-hujatan kepada salah satu kandidat dikhawatirkan bisa membuat perpecahan bangsa dan keresahan sosial," ungkap Sony pada Rabu (18/9) pagi.

"Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram saya setuju, demi eratnya persatuan rakyat Indonesia," tutup Sony. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI NERACA Jakarta - Sejumlah aktivis Jakarta menggelar syukuran dua tahun…

Making Indonesia 4.0 - Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas

Making Indonesia 4.0 Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas NERACA Jakarta - Berdasarkan data tahun 2019, rata-rata biaya logistik…

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan   NERACA Serang - Badan pendapatan daerah (Bapenda) Banten menilai operasi patuh Kalimaya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019   NERACA Serang - Pembangunan jalan menuju tempat wisata 'Negeri di…

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan   NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan antusias masyarakat cukup…

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan - Upaya Percepatan Pembangunan

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan Upaya Percepatan Pembangunan  NERACA Sukabumi - Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kota…