Pemerintah Siapkan Antisipasi Tangani Karhutla

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah antisipasi terkait penanganan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah titik. "Pertama, penguatan Manggala Agni atau pasukan darat yang memadamkan api," kata dia usai melaksanakan Rakorsus tingkat menteri tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Jakarta.

Penguatan tersebut dalam bentuk penambahan jumlah personel yang disertai alat pemadam kebakaran. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan hujan buatan.

Berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diketahui bahwa hujan buatan hanya bisa dilakukan apabila awan tersebut memiliki kadar air minimal 75 persen. "Jika kadar airnya 75 persen, maka akan kita tabur garam menggunakan pesawat terbang. Kemudian, hujan akan turun," katanya.

Untuk mempermudah penanganan Karhutla, Panglima TNI juga telah menyiapkan dua unit pesawat terbang untuk menabur garam di titik-titik kritis. "Panglima sudah memberikan pesawat tambahan ke BNPB dan sudah siaga di daerah terdampak," ujar dia.

Terakhir, khusus untuk menangani Karhutla di daerah yang sulit dijangkau serta terbatas akses jalan, pemerintah menyiapkan strategi bom air menggunakan helikopter.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan 42 unit helikopter untuk menjatuhkan bom air di titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat penambahan helikopter.

Terkait anggaran, BNPB telah menyiapkan dana siap pakai untuk Karhutla. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyiapkan dana bagi hasil reboisasi yang dapat digunakan untuk tambahan penanggulangan.

Sementara itu, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mendorong pemerintah harus berani memulihkan gambut dan melindungi hutan dan gambut yang telah dirusak dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Akar masalah karhutla ini kan sudah diketahui dengan sangat baik oleh pemerintah, perangkat hukumnya juga sudah sangat lengkap, sumberdaya cukup, yang belum adalah keseriusan dalam komitmen untuk menghentikan bencana ini," ujar Teguh Surya di Jakarta.

Menurut Teguh, penegakan hukum yang tepat sasaran sesuai aturan perundang-undangan yang menekankan pada pertanggungjawaban pemilik konsesi atau lahan bukan sekedar mengejar pelaku saja untuk menghindari pertanggungjawaban korporasi yang lahannya terbakar.

Teguh menuturkan pemulihan gambut, hutan dan lahan yang rusak serta penegakan hukum yang tegas harus dilandaskan pada aksi kolaborasi bersama masyarakat, dan pintu masuknya adalah transparansi data dan akses informasi.

Dia menyayangkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau, sehingga menimbulkan polusi dan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan masyarakat setempat.

Menurut Teguh, para pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas bahkan sampai kepada pemilik konsesi atau lahan.

Diberitakan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutladi Provinsi Riau makin pekat, menyebabkan polusi udara di sebagian besar daerah tersebut terutama di Kota Pekanbaru semakin berbahaya.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, penghitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) rata-rata menunjukkan angka di atas 300. Tujuh dari sembilan alat pengukur ISPU menyimpulkan tingkat polusi dalam warna hitam yang artinya “berbahaya”, sedangkan sisanya berwarna merah yang artinya “sangat tidak sehat”. (ant)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…