NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi tekanan eksternal yang kuat. "Target penerimaan pajak 2019 itu berat tapi berat bukan berarti tidak bisa kita capai," kata Sri Mulyani saat melantik pejabat eselon tiga Kemenkeu di Gedung Dhanapala Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mencoba membuat target penerimaan dari sektor pajak kredibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan luar yang berat dan pelemahan ekonomi dunia. Selain itu, lanjut Menkeu, kemungkinan terjadi resesi ekonomi di berbagai negara ikut menekan kinerja ekspor yang berpengaruh kepada seluruh perekonomian Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Selama semester I 2019, penerimaan pajak mencapai Rp603,34 triliun, atau baru mencapai 38,25 persen dari target APBN 2019. Pajak Penghasilan masih menjadi sumber utama pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Semester I tahun 2019 ini dengan nominal Rp376,32 triliun.

Penerimaan kedua diikuti penerimaan pajak dari sektor nonmigas sebesar Rp346,16 triliun, PPN dan PPn BM dengan nominal Rp212,32 triliun, sektor migas Rp30,16 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp14,70 triliun. Jika dibandingkan dengan semester I 2018, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 3,75 persen.

Risiko Shortfall

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menilai risiko shortfall akan terbuka lebar jika pemerintah tak segera melakukan terobosan untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak. Ia mengestimasi jika tak ada terobosan berarti, penerimaan pajak 2019 hanya akan tumbuh pada angka 6,5% itu artinya shortfall bakal berada pada kisaran Rp174 triliun. "Prospeknya kurang lebih sama dengan pemerintah yaitu hanya shortfall sebesar Rp140 triliun. Dengan catatan ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan," kata Bawono.

Terbosan yang dilakukan, lanjut Bawono, bisa mencakup empat hal. Pertama, memperluas basis pajak. Bisa dilakukan melalui peningkatan jumlah wajib pajak, memperluas objek pajak, serta mencegah penggerusan basis pajak. Kedua, mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan semisal manufaktur maupun perdagangan besar atau mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang masih rendah kontribusi pajaknya walau pertumbuhan PDB-nya besar seperti konstruksi.

Ketiga, melakukan penegakan hukum pajak melalui pengolahan data dan informasi perpajakan. Termasuk, melakukan digitalisasi administrasi pajak terus dilakukan agar menciptakan kemudahan dan pelayanan pajak. Keempat, sedikit demi sedikit mulai mengurangi belanja perpajakan yang tidak efektif. Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak nonmigas sampai Juli 2019 sebesar Rp670,1 triliun atau hanya tumbuh 2,9%.

Pelambatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh penerimaan di beberapa jenis pajak yang juga mengalami pelambatan. PPh badan misalnya, pertumbuhannya hanya 0,9%. Padahal Juli tahun lalu mampu tumbuh 23,3%. PPN dalam negeri yang tahun sebelumnya tumbuh 8,1% tercatat terkontraksi hingga -4,7%. Hal serupa juga terjadi pada PPN Impor yang pada Juli 2018 mampu tumbuh 27,5%, Juli 2019 anjlok -4,5%