Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Kebijakan industri atau kebijakan apapun yang berorientasi pada kebutuhan jangka panjang memerlukan dua hal, yakni komitmen penuh dari rezim manapun, dan dilaksanakan secara konsisten. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi pasti bubrah di tengah jalan, yang berarti hanya pemborosan penggunaan sumber daya. Artinya, asas keberlanjutan dan kesinambungan ditabrak karena alasan yang cenderung bersifat politik praktis.

Di masa lampau, Indonesia memiliki program industri yang menurut hemat penulis cukup baik, yakni deletion progam, terutama dalam pengembangan industri permesinan dan otomotif. Kemudian ada program keterkaitan, dan belakangan populer program hilirisasi  dan ketika ekonomi digital menjadi arus utama, pemerintah mendorong penerapan program industri  4.0.

Semuanya baik dan jelas arahnya. Pesan kebijakannya juga cukup jelas, yakni pendalaman dan penguatan struktur industri dan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan komponen. Arah yang ditempuh sekarang pun kurang lebih sama yakni untuk mencapai dua kondisi tersebut.

Gugusan pohon industri diharapkan tumbuh rimbun, serimbun pohon beringin yang akar, batang, dahan dan rantingnya saling menguatkan. Sehingga pengembangan industri logam dasar dan Industri kimia dasar mendapat prioritas untuk dibangun untuk memperkuat sektor hulu.

Akar dan batangnya kuat menopang dahan dan ranting, yakni untuk menumbuhkan industri penghasil bahan baku komponen dan di hilirnya dapat menghasilkan barang-barang konsumsi. Kemudian dari situ juga turut berkembang dan tumbuh IKM sebagai supporting industry serta berkembangnya litbang terapan, rancang bangun dan perekayasaan, dan pengembangan enterpreneur dan tenaga profesi. Dari seluruh gugus kebijakan tersebut ujungnya adalah untuk menghasilkan NET EXPORT.

Itulah gugusan kebijakan industri nasional. Dan itulah gambaran dari sebuah Policy framework yang utuh. Jika dua syarat tadi yakni adanya komitmen penuh dari pemerintah dan parlemen, serta konsistensinya terjaga, Indonesia sudah dari dulu menjadi macan Asia. Bahkan sudah bisa menjadi negara Industri maju dan menjadi net export manufaktur jika tidak diterpa krisis likuiditas Asia tahun 1998.

Pasca krisis 1998, gugusan policy semacam itu dibabat habis oleh liberalisasi ekonomi. Industri "dipaksa" hidup dalam iklim ekonomi pasar yang sangat terbuka. Utang mereka sebagian dapat direkapitalisasi dan setelah itu ketergantungan impor bahan baku dan komponen makin mendominasi kebutuhan impor Indonesia yang angkanya mencapai 70% dari total impor produk non migas akibat kebijakan impor yang sangat longgar.

Liberalisasi menjadi alat penahan arus gelombang industrialisasi di Indonesia. Para tokoh neolib di negeri ini lebih aktif merancang kebijakan makro ekonomi yang pro pasar keuangan dan pasar modal. Industrialisasi mengalami tekanan berat untuk tumbuh.