Pembangunan KEK Tanjung Api-Api Kembali Jadi Isu Nasional  

NERACA

Palembang - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menjadi isu nasional setelah diangkat dalam rapat koordinasi regional se-Sumatera Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di Medan, Selasa (13/8).

Rakor ini yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti program kerja presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Makruf Amin

Bupati Banyuasin Askolani .dalam rilis pers yang diterima, Selasa (13/8), mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa Sumatera Selatan harus segera merealisasikan pembangunan KEK Tanjung Api-Api, karena progresnya dinilai sangat lambat meski sudah ada persetujuan penambahan luas kawasan menjadi 200 hektare.

“Pemerintah Sumsel dan Pemkab Banyuasin diminta mempercepat penyelesaian regulasi untuk mendukung berdirinya KEK itu,” kata Askolani.

Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berupaya untuk merealisasikan pembangunan KEK tersebut, salah satunya dengan merevisi Perda Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rancangan Peraturan Daerah (raperda) sudah sampai tahap akhir yaitu evaluasi dari Kemendagri.

“Ini yang sedang kami kawal sehingga pembangunan di wilayah Tanjung Api-Api ini akan segera dilaksanakan,” kata dia.

Askolani menjelaskan, pembangunan KEK Tanjung Api-Api ini menarik perhatian pemerintah pusat karena memiliki nilai strategis jika nantinya menjadi gerbang ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Bangka Belitung, Kalimantan dan negara-negara ASEAN lainnya.

Letak geografisnya yang demikian strategis yang langsung terhubung ke samudera akan memotong jarak tempuh perjalanan kapal-kapal pengangkut logistik. Jika ini terwujud maka kesejahteraan masyarakat di Sumsel diperkirakan akan melonjak meninggalkan provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banyuasin mengalami perubahan karena adanya rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api yang membutuhkan lahan seluas 2.165 hektare.

Sejauh ini, pemerintah kabupaten telah menggelar rapat lintas sektoral untuk mendapatkan persetujuan Kementerian ATR/BPN.

“Persetujuan lintas sektor diperlukan dalam rangka menjamin bawah perubahan Perda  RTRW Kabupaten Banyuasin telah mengakomodasi kebijakan lintas sektor (seluruh kementerian/lembaga terkait),” kata dia.

Anggota DPR RI Achmad Hafiz Thohir yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin diharapkan menjadi proyek nasional agar benar-benar terealisasi, karena jika mengandalkan sumber dana dari daerah saja maka sulit terlaksana.

"Proyek ini sangat besar, tidak cukup hanya dengan dana Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Jadi harus dibungkus untuk kepentingan nasional, saya akan upayakan dibuka pembicaraan di tingkat Bappenas," kata dia.

Proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api ini sudah didengungkan sejak tahun 1990-an, atau setidaknya lima gubernur Sumatera Selatan sudah mengusahakannya. Namun, kata dia, hingga kini belum juga terwujud. Bahkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang akan mendukung keberadaaan Pelabuhan Tanjung Api-Api juga tidak terealisasi karena sejumlah perusahaan yang berminat baru sebatas MoU.

Hafiz tidak menyangkal bahwa untuk mewujudkan mega proyek ini tidaklah mudah, meski sejumlah proyek pendorong sudah disetujui seperti Jalan Tol Tanjung Api-Api dan KEK Tanjung Api-Api.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menghidupkan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Api-Api, meski lokasi pelabuhan samudera sudah bergeser ke Pelabuhan Tanjung Carat yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai tidak masalah rencana "deep sea port" di Tanjung Carat itu yang membutuhkan reklamasi sekitar 2.000 hektare, namun Pelabuhan Tanjung Api-Api harus tetap dimanfaatkan terlebih dulu karena sudah 10 tahun belum menghasilkan apa-apa meski dana sudah ditanamkan Rp200 miliar. Ant