Masalah Bumiputera dan Jiwasraya Diharapkan Segera Selesai

NERACA

Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengharapkan adanya solusi mendesak untuk mengatasi permasalahan likuiditas yang mendera Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga disoroti Bank Dunia. "Setelah ada dalam laporan Bank Dunia, urgensi untuk mengambil penyelesaian atas masalah yang dihadapi anggota kami ini menjadi jauh lebih urgent," kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon di Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut dia, penyelesaian harus segera dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai modal utama perusahaan asuransi jiwa. "Ketika ada anggota belum jelas penyelesaiaannya, kami khawatir kepercayaan itu berpengaruh bukan hanya kepada dua anggota tapi juga bisa berpengaruh lebih luas," ucapnya.

Ia lebih lanjut mengungkapkan tahun ini pengurus AAJI sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak terkait dan pemerintah untuk mengingatkan kembali persoalan yang membelit dua anggota asosiasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, kata dia, pihaknya juga menyinggung wacana pembentukan lembaga penjamin pemegang polis yang dibicarakan sudah lama. "Dibandingkan 10-15 tahun lalu, kebutuhan (lembaga penjamin pemegang polis) semakin terasa nyata," imbuh Budi.

Sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan bertajuk "Risiko Ekonomi Global dan Implikasi terhadap Indonesia" menyebutkan sistem keuangan di Indonesia masih kuat terhadap guncangan. Namun, Bank Dunia menyebut ada dua hal yang perlu mendapatkan tindakan dan kebijakan yang bersifat segera. Salah satunya, menjaga kredibilitas sistem keuangan dengan mengatasi pelemahan di sektor asuransi.

Bank Dunia menyebut dua perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan Asuransi Jiwasraya yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban. "Perusahaan tersebut mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera," demikian laporan Bank Dunia edisi September 2019.

Lembaga keuangan internasional itu menyebut nasabah dua perusahaan tersebut mencapai sekitar tujuh juta orang dengan lebih dari 18 juta polis asuransi, sebagian besar nasabahnya berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam laporan itu, Bank Dunia memberikan dua rekomendasi penyelesaian yakni melakukan penilaian rinci atas kesenjangan aktuaria dan dari penilaian itu, pemulihan harus segera diterapkan.

BERITA TERKAIT

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…