Mendag: Konklusi Perundingan RCEP Harus Tercapai November

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa konklusi perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Patnership (RCEP) dipastikan harus tercapai pada November 2019.

Menurut Mendag, hal itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan nilai perdagangan dan investasi di kawasan, khususnya bagi Indonesia. “Dengan diselesaikannya perundingan RCEP tahun ini, dapat memberikan sinyal positif terhadap kepastian dan stabilitas perkembangan pasar dunia yang diharapkan akan meningkatkan nilai perdagangan dan investasi di kawasan RCEP, khususnya bagi Indonesia,” ujar Mendag yang disalin dari Antara.

Penegasan tersebut diungkapkan Mendag sebagai koordinator Negara RCEP usai menghadiri Pertemuan Menteri RCEP ke-7 di Bangkok, Thailand. Pertemuan yang dihadiri 16 Menteri Negara RCEP tersebut bertujuan meninjau perkembangan perundingan RCEP hingga saat ini dan menentukan langkah dan strategi dalam mencapai target penyelesaian RCEP secara substansial pada November 2019.

Menteri Negara RCEP terdiri dari 10 Menteri Ekonomi ASEAN dan 6 Menteri Negara Mitra Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, China, dan Selandia Baru.

Mendag menggarisbawahi kembali tentang kekuatan perundingan RCEP yang merupakan pakta regional terbesar dunia, sehingga konklusinya akan signifikan bagi perekonomian dunia. RCEP mencakup 47,4 persen populasi dunia; 32,2 persen ekonomi global; 29,1 persen perdagangan global; dan 32,5 persen arus investasi global.

Menurut Mendag, setelah tujuh tahun berunding, perundingan RCEP saat ini berada di titik point of no return. Penyelesaiannya pada tahun ini sangat mendesak, apabila tidak, perundingan RCEP akan kehilangan momentum penting yang dapat mendorong perubahan dan kemajuan perekonomian dunia. Tekanan perdagangan dunia saat ini semakin mengarah pada aksi tidak sehat, yaitu retaliasi.

Apabila perundingan ini dapat diselesaikan pada tahun ini, maka diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi perlambatan ekonomi, proteksionisme, dan sentimen antiperdagangan.

Mendag menambahkan, para Menteri RCEP telah membahas langkah dan strategi penyelesaian atas sejumlah isu penting dan fundamental yang harus dicakup dalam Perjanjian RCEP. "Namun, sulit disepakati keenambelas Negara Peserta RCEP. Salah satunya yaitu penemuan solusi menghadapi satu atau dua negara yang memiliki posisi yang banyak memiliki perbedaan dengan negara mayoritas (outlier),” tegas Mendag.

Selain itu, Indonesia dan Asean mendapatkan komitmen India untuk segera menyudahi kebuntuan perundingan perjanjian dagang mutilateral "Regional Comprehensive Economic Partnership" (RCEP), sehingga subtansi rancangan pakta perjanjian 16 negara itu bisa disepakati pada tahun ini.

Enggartiasto Lukita mengatakan India masih berkomitmen penuh sesuai instruksi dari para Kepala Negara 16 Anggota RCEP, bahwa perundingan itu harus selesai pada November 2019.

Namun India meminta akses jasa (services) dari negara-negara RCEP jika kawasan ingin mendapatkan akses pasar barang (goods) ke India dengan pasar penduduk hingga 1,3 miliar orang itu. "Kami sekali lagi di Asean Troika masih punya komitmen yang sama termasuk India dan kami setuju pada 'substantial conclusion' (substansi kesimpulan) di tahun ini," ujar Enggar, yang disalin dari Antara di Jakarta.

Selain delegasi dari Indonesia sebagai Negara Koordinator, pertemuan Asean Troika plus itu juga dihadiri oleh Thailand selaku Ketua Asean 2019, Sekretaris Jenderal Asean, Ketua Komite Perundingan RCEP, Singapura selaku Ketua Asean 2018 dan India.

Asean Troika Plus, yang mewakili 10 negara Asean, mengadakan pertemuan dengan India sebelum Pertemuan Pleno Tingkat Menteri untuk RECP pada Minggu, karena kebuntuan perundingan RCEP sejak 2012 banyak bersumber dari permintaan India.

Kebuntuan itu, kata Enggar, karena India memiliki pangsa pasar perdagangan yang besar dan akan menjadi incaran banyak negara RCEP. Selain itu, India juga belum pernah mengikatkan diri pada pakta perdagangan bebas sebelumnya.

Dari pertemuan Asean Troika Plus, isu permintaan untuk merambah akses industri jasa negara-negara RCEP menjadi salah satu penekanan dari India. Selain permintaan akses jasa, masih terdapat beberapa keluhan dari India namun lebih pada tataran teknis. "India mengangkat bahwa untuk (masuk) akses pasar (barang) mereka, service (industri jasa) harus mereka dapatkan," kata Enggar.

BERITA TERKAIT

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…