Lentera Anak Apresiasi Audisi Beasiswa Bulutangkis di Purwokerto

Lentera Anak Apresiasi Audisi Beasiswa Bulutangkis di Purwokerto

NERACA

Jakarta – Yayasan Lentera Anak (YLA) menyampaikan apresiasi kepada PB Djarum sebagai penyelenggara Audisi Beasiswa Bulutangkis 2019 tahap dua di kota Purwokerto, yang telah menghilangkan brand image Djarum pada kaos yang diberikan anak-anak, meskipun masih dijumpai penggunaan brand image pada kaos panitia.

“Ini bukti bahwa PB Djarum sudah mau menegakkan peraturan Negara. Sebab, terkait dengan kegiatan Audisi Beasiswa Bulutangkis diadakan oleh perusahaan rokok yang berbahan baku tembakau, berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang penggunaan tulisan, warna dan brand image yang terasosiasi dengan rokok dalam bentuk apapun,” tegas Lisda Sundari, Ketua YLA, Selasa (10/9).

Lisda menambahkan, sebenarnya jika Djarum mau patuh pada peraturan dan memang tulus ikhlas melakukan pembibitan olahraga, Djarum dapat terus melanjutkan kegiatan dengan menghilangkan semua brand image Djarum di acara audisi. Terbukti, pada audisi di kota Purwokerto PB Djarum sudah menunjukkan niat baik untuk menghilangkan brand image Djarum pada kaos yang diberikan anak-anak.

“Jadi sekarang tergantung pada Djarum. Apakah untuk selanjutnya Djarum akan mematuhi peraturan atau tidak. Kami akan mendukung semua pihak yang ingin mengembangkan olahraga dengan tetap patuh terhadap upaya perlindungan anak dengan mengedapankan kepentingan terbaik bagi anak, dimana salah satunya tidak memaparkan brand image rokok kepada anak,” ujar dia.

Lisda juga menegaskan, YLA tetap berkomitmen mendukung KPAI, KPPPA, BPOM, Kemenkes, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenpora dalam menegakkan PP Nomor 109 tahun 2012 guna terus melindungi anak Indonesia dari bahaya rokok.

Dimana dalam pasal 36 ayat (1) PP Nomor 109 tahun 2012 ini dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan

b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau

Dan dalam pasal 37 PP Nomor 109 tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan

b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau

Yang dimaksud dengan brand image, jelas Lisda, diantaranya semboyan yang digunakan oleh produk tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk tembakau yang bersangkutan. Kaos bertuliskan Djarum, dan berbagai atribut di lokasi audisi, mulai dari banner, flyer, dan warna khas Djarum dikategorikan sebagai brand image produk tembakau. Mohar

BERITA TERKAIT

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa rekomendasi mengenai…

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula - Kabulkan Kasasi KCN

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula Kabulkan Kasasi KCN NERACA Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat kembali…

Kuasa Hukum Nilai Gugatan Pailit Bangun Cipta Kontraktor Prematur

Kuasa Hukum Nilai Gugatan Pailit Bangun Cipta Kontraktor Prematur   NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) Hendry…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi

Konstitusi Terkait Erat Dengan Anti Korupsi   NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma'ruf Cahyono mengungkapkan konstitusi memiliki kaitan…

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal

Satgas Kembali Temukan Usaha Gadai Swasta Ilegal   NERACA Jakarta - Satgas Waspada Investasi menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta…

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong

KPK Dorong Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Sorong   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah…