Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, mengatakan partai politik (Parpol) memiliki kedudukan penting dalam konstitusi yaitu menjalankan fungsi pendidikan politik, namun belum dijalankan secara maksimal untuk internal partai maupun kepada masyarakat.

Pendidikan politik kepada internal parpol menurut Martin, terlihat dalam kaderisasi namun itu ini tidak berjalan maksimal."Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain," kata dia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Martin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7).

FGD tersebut merupakan kerjasama MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Dr. Delis Julkarson Hehi dan Wakil Ketua Badan Pengkajian Martin Hutabarat dan Rambe Kamarul Zaman.

Martin menjelaskan parpol memiliki tiga fungsi, yaitu menyiapkan kader untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik.

Pendidikan politik kepada masyarakat, menurut dia adalah mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik atau mengikuti pemilu."Namun, seperti dalam pemilu, pemilih memilih karena faktor identitas atau agama. Ini terjadi karena parpol dan negara tidak memberikan pendidikan politik," ujar dia.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Delis menyampaikan golput dan ketidakpercayaan terkait dengan pendidikan politik. Menurut dia, pendidikan politik adalah memberi penyadaran kepada warga negara dalam soal kebangsaan, dalam UU disebutkan bahwa parpol melakukan pendidikan politik.

Delis juga menyebutkan parpol bisa memanfaatkan media sosial (medsos) untuk pendidikan politik."Kita harapkan media sosial bisa menjadi sarana pendidikan politik. Jadi medsos bukan sebagai tempat penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian, tapi untuk pendidikan politik," kata dia.

Dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan konstitusi menempatkan parpol pada kedudukan yang penting. Hal itu menurut dia tertuang dalam Pasal 6A yaitu pasangan capres dan cawapres diusung parpol dan gabungan parpol dan juga pasal 22E, peserta pemilu legislatif adalah parpol.

Rambe mengatakan parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah tentang memilih calon pemimpin melihat latar belakang dan kemampuan calon."Tapi pemilih justru memilih karena politik uang, ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Jaga Keberagaman untuk Menuju Bangsa Besar pada 2045

Jaga Keberagaman untuk Menuju Bangsa Besar pada 2045   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud…

Indonesia Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional

Indonesia Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional  NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia berupaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum Internasional melalui…

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air

Penguatan Sosial Dibutuhkan Bangun Kerukunan di Tanah Air   NERACA Palu - Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengemukakan,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana NERACA Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland…

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru   NERACA Jakarta - Tantangan ke depan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa dibilang…

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.…