NERACA

Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengingatkan bahwa implementasi sistem <em>online single&nbsp;submission</em> (OSS) atau perizinan usaha terintegrasi secara elektronik, perlu adanya harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah. "Implementasi OSS perlu terus diperkuat lewat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah," kata Pingkan Audrine&nbsp;Kosijungan di Jakarta, yang disalin dari Antara.

Menurut dia, hal tersebut juga perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan internet yang juga perlu jadi prioritas di tiap daerah. Dengan demikian, lanjut Pingkan, implementasi OSS bisa dimaksimalkan serta benar-benar bisa memberikan kemudahan berusaha bagi berbagai kalangan investor.

Sistem OSS telah menerbitkan 623.481 nomor induk berusaha (NIB) setelah setahun diluncurkan atau 9 Juli 2018. "Jumlah NIB yang terbit selama periode itu mencapai 623.481 atau 1.495 per hari," kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Berdasarkan data BKPM, sejak 9 Juli 2018 hingga 29 Agustus 2019, jumlah registrasi akun OSS mencapai 704.084 atau rata-rata 1.688 per hari. Aktivasi akun mencapai 654.889 atau rata-rata 1.570 per hari.

Izin usaha yang terbit sebanyak 559.993 atau rata-rata 1.342 per hari. Ada pun, izin komersial atau operasional mencapai 449.603 atau rata-rata 1.078 per hari. Dari data tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi hingga 95,3 persen atau Rp465,29 triliun. Sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar 4,7 persen atau Rp22,94 triliun.

Husen menambahkan, permintaan izin usaha juga mengalami peningkatan pada Agustus 2019 lalu. Ia mencatat registrasi akun rata-rata mencapai 2.551 per hari. Aktivasi akun mencapai rata-rata 2.365 per hari sedangkan NIB yang diterbitkan mencapai rata-rata 2.737 per hari.

Adapun jumlah izin usaha yang diterbitkan rata-rata 2.048 per hari dan izin komersial/operasional rata-rata 1.639 per hari. "Artinya, makin banyak pelaku usaha yang sudah mengenal OSS. Banyak pelaku usaha UMKM yang sudah mengakses OSS untuk mendapat izin usaha karena dari Kementerian Koperasi dan UMKM juga sudah minta agar seluruh UMKM untuk mendapat izin usaha melalui OSS," ungkapnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut hingga saat ini belum ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di lokasi ibu kota baru berdasarkan data Online Single Submission (OSS).

"Belum kelihatan minat-minat investor ke arah sana kalau dilihat di OSS. Mungkin kalau di media sudah kelihatan ada investor yang tertarik untuk pembangunan, umumnya untuk pembangunan infrastruktur di sana," kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana.

Menurut Husen, sesuai dengan yang disampaikan Kepala BKPM Thomas Lembong, tren investasi pada 2019 diproyeksikan akan mulai menggeliat dan meningkat. Peningkatan tren investasi di penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) disinyalir terjadi karena perbaikan pelayanan serta iklim investasi yang juga membaik. "Tren 2019 ini investasi PMDN maupun PMA akan meningkat karena ada perbaikan pelayanan, juga iklim investasi juga membaik," pungkas Husen.

Pemerintah mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai kawasan calon ibu kota baru. Pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tiga kluster, pertama adalah mendesain kawasan, di mana rencana tata bangunan selesai pada 2019 atau minimal sampai 2020.

Selanjutnya pelaksana dasar jalan, air, drainase dan sebagainya dimulai pada pertengahan 2020. "Prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota negara, kemudian pertengahan 2020 sudah masuk ke design and build. Kita mulai seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara common yaitu desain dulu baru tender tapi design and build jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah sekitar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, 19 persen akan berasal dari APBN yang terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta.