Core: Investor Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah

NERACA

Jakarta-Lembaga penelitian Center of Reform on Economic (Core) menilai, investor membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah. Sikap pemerintah yang terkadang plin-plan mengubah aturan dalam waktu dekat membuat investor ragu untuk membangun usahanya di Indonesia.

"Kalau ada kebijakan berubah-ubah, lalu apa yang diputuskan di pusat tidak dijalankan di daerah itu kan juga mempengaruhi kepercayaan investor. Kadang kan apa yang digariskan di pusat, beda lagi sama di daerah. Termasuk perizinan," ujar Direktur Eksekutif Core Muhammad Faisal di Jakarta, akhir pekan lalu.

Maka itu, percuma jika pemerintah terus merayu perusahaan China yang berniat merelokasi pabriknya jika tak ada kepastian investasi di Indonesia. Investor, kata Faisal, tidak hanya butuh insentif tapi juga kebijakan yang pasti. "Jadi ini bukan semata-mata soal perizinan ya," tegas dia seperti dikutip cnnindonesia.com.

Menurut Faisal, Vietnam sejatinya sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi investor global. Sebab, negara itu kerap memberikan kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha. Bahkan, Vietnam sudah menjadi tujuan relokasi sejumlah perusahaan sebelum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin panas seperti sekarang. Faisal menyatakan negara itu menetapkan bea masuk yang rendah untuk impor bahan baku.

"Nah pabrik atau industri manufaktur ini kan butuh kepastian bahan baku dari luar negeri, jadi butuh kegiatan ekspor impor. Kalau di Indonesia bea impor mahal, jadi harga jualnya nanti kurang kompetitif," ujarnya.

Tak hanya itu, biaya logistik di Vietnam juga jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Sebab, pusat industri di Vietnam mayoritas berada di dekat pelabuhan.

Dengan demikian, hal itu akan mempermudah perusahaan melakukan pengiriman barang. Berbeda dengan Indonesia, di mana tak semua pusat industri dekat dengan pelabuhan. "Kalau dekat dengan pelabuhan ini kan mempermudah pengiriman, kalau begini otomatis lebih murah. Biaya logistik ini krusial bagi industri manufaktur," ujar Faisal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ini mengungkapkan kekecewaannya kepada sejumlah menteri, lantaran tak ada satu pun pabrik dari China yang pindah ke Indonesia dalam dua bulan terakhir. Padahal, sudah ada 33 perusahaan yang keluar dari China sejak Juli 2019.

Mayoritas atau sebanyak 23 perusahaan justru menancapkan hatinya ke Vietnam. Sementara, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Jokowi menyatakan salah satu penyebab investor enggan masuk ke Indonesia karena perizinan yang masih berbelit-belit. Ia pun menyesalkan hal itu lantaran investasi bisa jadi pendorong ekonomi dan vitamin di tengah ancaman resesi global beberapa waktu terakhir.

Sebagai informasi, pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia terpantau melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya naik 3,54% pada kuartal II-2019, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3,88%.

Sinyal Kuning

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewaspadai sinyal 'lampu kuning' dari Bank Dunia terkait perlambatan ekonomi dan risiko peningkatan aliran modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Namun, dia mengklaim pemerintah sudah menyadari langkah apa saja yang harus diambil untuk menangani risiko tersebut. Sebelumnya, Bank Dunia sempat memberi sinyal 'lampu kuning' langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan di Jakarta, belum lama ini.

Dalam materi paparan yang beredar di publik, Bank Dunia mencermati risiko perlambatan ekonomi yang lebih dalam dan peningkatan aliran modal keluar. Bahkan, aliran modal keluar bisa lebih tinggi dari yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Padahal, aliran investasi portofolio membiayai sebagian besar defisit transaksi berjalan di Indonesia. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi rentan karena volatilitas investasi portofolio.

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menerima berbagai masukan dan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi global, termasuk dari sisi risiko peningkatan keluarnya aliran modal.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan arah kebijakan fiskal dan moneter dari berbagai negara di dunia. "Seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, kami akan waspada melihat perkembangan tersebut. Kami akan perbaiki policy (kebijakan) untuk menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5%,” ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

MENTERI SUSI: RANTAI DISTRIBUSI MASIH MENJADI TANTANGAN - Tol Laut Dinilai Belum Efektif Pengaruhi Sembako

Jakarta-Keberadaan tol laut dinilai belum efektif mempengaruhi harga sembako dan distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Meski demikian, Menteri…

BANK DUNIA DUGA KRISIS FINANSIAL MULAI 2020 - Menkominfo: Tingkat Kesuksesan Startup Rendah

Jakarta-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, tingkat kesuksesan mendirikan startup (success rate startup) yang terjadi di berbagai belahan dunia.…

JK Akui Pertumbuhan Ekonomi Jadi PR Besar Pemerintah

NERACA Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintahan baru karena target 7…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut Akibat Dominasi BUMN Karya

NERACA Jakarta-Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ribuan kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang…

UPAYA CEGAH KEBOCORAN IMPOR TEKSTIL - Pemerintah Siap Merevisi Permendag No. 64/2017

Jakarta-Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 64/2017 tentang ketentuan…

MENTERI SUSI: RANTAI DISTRIBUSI MASIH MENJADI TANTANGAN - Tol Laut Dinilai Belum Efektif Pengaruhi Sembako

Jakarta-Keberadaan tol laut dinilai belum efektif mempengaruhi harga sembako dan distribusi ikan dari sentra-sentra produksi menuju konsumen. Meski demikian, Menteri…