Benahi Daya Saing!

Di tengah gejolak ekonomi global belakangan ini, peringkat daya saing Indonesia pada 2019 melesat 11 poin dari tahun lalu. Pada 2018 daya saing Indonesia masih pada posisi 43, kini menempati peringkat 32. Menurut penilaianInstitute for Management Development(IMD)World Competitiveness Yearbook2019,Indonesia tercatat sebagai negara dengan peningkatan peringkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Ini merupakan bukti konkret sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terutama dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi. “Kita harus semangat di tengah dinamika ekonomi global saat ini," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution menanggapi kondisi peringkat daya saing itu, belum lama ini.

Selain Indonesia, IMD juga melaporkan lima negara berdaya saing tertinggi juga tercatat berubah. Singapura yang pada 2018 berada pada peringkat ketiga, unggul jadi peringkat pertama pada 2019, menggeser posisi Amerika Serikat. Sedangkan Hong Kong tetap berada di posisi kedua, diikuti Amerika Serikat. Kemudian Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya masuk dalam kelompok lima besar. Sedangkan daya saing Jepang turun lima peringkat dari posisi 25 pada 2018 ke level 30 pada tahun ini. Penurunan peringkat Jepang itu disebabkan merosotnya kondisi ekonomi, utang pemerintah, dan melemahnya iklim usaha.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) mengumumkan peningkatancredit ratingsIndonesia ke tingkat BBB dengan outlook stabil. Penilaian S&P ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena dua lembaga pemeringkat lainnya, Fitch, Moody's, sudah sejak tahun lalu, meningkatkan status setara BBB untuk Indonesia.

Kita tentu patut memberikan apresiasi kenaikan peringkat daya saing tersebut. Karena kenaikan peringkat Indonesia di tengah situasi dunia sedang tidak stabil. Perang dagang, Brexit, kondisi Jepang, dan lain-lainnya, sedang tidak pasti. Dampak global ke Indonesia juga menjadi tidak menentu. Kadang modal asing masuk, tapi bisa juga tiba-tiba keluar. Tapi pengumuman kenaikan peringkat ini biasanya hanya dilakukan jika si lembaga pemeringkat yakin betul dengan keputusannya.

S&P dan IMD maupun lembaga peringkat manapun sangat menghindari menaikkan peringkat sesaat. Misalnya saat ini naik, lalu enam bulan lagi ada risiko menurunkan lagi. Kalau tidak yakin, lembaga pemeringkat tidak akan mengumumkan perubahan apapun. Ini masalah kredibilitas lembaga itu sendiri.

Adalah kenaikan peringkat hingga 11 poin untuk kegiatan usaha tersebut jarang diperoleh negara lain. Peringkat daya saing Indonesia kini berada di atas negara-negarapeerseperti India, Filipina, Turki, Afrika Selatan, ataupun Brazil. Perspektif IMD adalah daya saing dunia usaha. Ada sekitar 63 negara yang diteliti sejak tahun 1989 dengan menggunakan metode evaluasi dari 235 indikator data yang dikumpulkan untuk setiap negara.

Lantas apa fungsi peringkat itu bagi kepentinganstakeholders?

Hasil pemeringkatan pada hakikatnya bukan merupakan tujuan. Peringkat adalah alat untuk memberi sinyal kepada seluruhstakeholdersbahwa Indonesia dipercaya ada di jalur yang benar dalam membangun dan mengelola perekonomian. Bagaimanapun, setiap lembaga pemeringkat bisa mempunyai alasan sendiri. Seperti S&P menyatakan bahwa kenaikan peringkat kali ini karena adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan fiskal yang pruden. S&P juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap kuat di jangka menengah.

Apakah dengan peringkat membaik berarti semua beres? Jelas belum. Kita harus terus membangun infrastruktur, terus memperdalam pasar keuangan, membereskan inefisiensi yang masih terjadi, menyinkronkan gerak langkah Pusat-Daerah, dan masih banyak lagi hal lain. Karena itu, sinyal-sinyal perbaikan harus kita kirim terus ke pelaku bisnis. Membangun infrastruktur, menstabilkan harga, termasuk menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban serta iklim sosial-politik yang kondusif.

BERITA TERKAIT

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…

Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika…

Hat-hati Berita Medsos

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini merasa resah atas ancaman hukuman UU ITE yang sejauh ini telah menjerat ratusan orang yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tanah Hambat Investasi

Akhirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui, bahwa persoalan tanah menjadi salah satu…

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…

Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika…