Pajak Tumpuan Negara

Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu yang berasal dari eksternal maupun perekonomian domestik. Tantangan pembangunan yang akan dihadapi di tahun 2019 menuntut pemerintah menjalankan APBN lebih efisien dan produktif agar dapat menghasilkan capaian hasil pembangunan yang lebih inklusif.

Beberapa tantangan dari sisi eksternal yang akan dihadapi merupakan dari perkembangan perekonomian global yang saat ini sedang menuju pada keseimbangan baru. Dinamika perekonomian global pun dapat berimbas pada kinerja perekonomian domestik baik itu melalui jalur sektor keuangan maupun perdagangan internasional.

Tantangan perekonomian global bersumber dari dampak beberapa seperti kebijakan proteksionisme dan perpajakan Amerika Serikat, keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global, dan situasi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat berisiko tinggi.

Selain didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil serta tren peningkatan harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2017, beberapa faktor internal seperti kebijakan amnesti pajak, reformasi perpajakan, perluasan penggunaan teknologi informasi di sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sangat menentukan keberhasilan dan capaian pendapatan negara tersebut. Hal ini sekaligus menjadi faktor fundamental dalam memperkirakan potensi pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019 beserta kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan (Nota Keuangan dan RABN 2019).

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Potret keberhasilan pemerintahan membangun jalan sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 947 km. Pembangunan jembatan juga dilakukan, yakni sepanjang 39, km dan jembatan gantung 134 unit, merupakan keseriusan pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi rakyatnya.

Selain itu, beberapa bandara yang sukses dibangun seperti Bandara Maratua di kabupaten Berau, bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.

Tidak hanya itu. Pembangunan prasarana udara ini berfokus pada revitalisasi. Sebanyak 408 bandara telah direvitalisasi dan dikembangkan. Bahkan bandara-bandara tersebut berada di daerah rawan berencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.

Meski pertumbuhan penumpang angkutan udara lebih rendah dari kereta api, dikarenakan pula naiknya harga akomodasi khususnya di tahun 2019, namun pembangunan jalur udara memberi hasil ekonomi signifikan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Patut disadari, bahwa negara Indonesia bukan hanya mengandalkan transportasi darat maupun udara untuk menciptakan produktivitas ekonomi. Laut bukan merupakan ancaman, melainkan potensi ekonomi yang perlu digali dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, dibangunlah beberapan pelabuhan laut seperti Pelabuhan Laut Tapaleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. Yang tak kalah fenomenal adalah pembangunan MakassarNew Portyang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia, serta bisa mengirim logistik dari wilayah timur langsung ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur.

Untuk menjaga pemerataan kebutuhan pokok masyarakat pun, kapal memberikan ruang yang cukup luas dalam hal pengangkutan. Oleh karena itu, kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta TEUs/tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per/tahun pada 2017. Pembangunan pelabuhan bisa menjadi insentif pagi pebisnis dan eksportir, sebab biaya pengiriman logistik semakin murah.

Pendidikan juga menjadi salah satu prioritas dari kontribusi pajak bagi negara. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sebagai modal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sama halnya, dengan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang merupakan jaminan sosial yang wajib disediakan pemerintah sesuai aturan perundang-undangan.

Hadirnya pajak memberikan ruang dalam pengentasan kemiskinan. Fungsi pajak dalam hal sosial, diupayakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan. Pajak mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat kelas bawah dan membangun harmoni di dalam berkehidupan. Gap atau jarak renggang antara Si Kaya dan Si Miskin, diharapkan menjadi semakin tipis. Tidak ada yang mendominasi perekonomian maupun mempunyaipoweruntuk memonopoli negara.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga dan mempergunakan fasilitas umum yang dibiayai dengan pajak dengan baik dan bijaksana. Semua orang harus dapat mengawal dan senantiasa memelihara sebuah realisasi dari pengumpulan pajak yang digunakan sebesa-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BERITA TERKAIT

Sah, Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas nama Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR dan semua…

Waspada Kejahatan Siber

Kejahatan dunia siber berupa peretasan data masih mengincar perusahaan besar, khususnya industri jasa keuangan dan perbankan. Paparan studi yang dilakukan…

Persoalan Serius BPJS Kesehatan

    Persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan ternyata membuat membuat Kemenkeu harus memutar otak bagaimana menutup defisit yang terus membengkak belakangan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pangkas Regulasi Penghambat!

Pemerintah sekarang sibuk melakukan pembenahan regulasi yang dinilai menghambat investasi asing di Indonesia. Efisiensi regulasi dan prosedur diperlukan untuk menggenjot…

Perilaku Antikorupsi Menguat

Di tengah polemik tajam para elite soal bagaimana memberantas korupsi di dalam negeri, ada berita cukup menggembirakan justru datang dari…

Sah, Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas nama Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPR dan semua…