Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke dua kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Setidaknya, berita tentang pemindahan Ibu Kota menjadi sangat viral dan dalam waktu yang bersamaan muncul juga kasus kerusuhan di Papua. Ironisnya, berita ini bersamaan dengan kenaikan iuran BPJS dan juga wacana kenaikan harga BBM – TDL akibat dari pengurangan anggaran subsidi. Belum lagi rencana kenaikan tarif tol, jadi wajar saja jika kemudian ada yang mengkaitkan ini dengan sejumlah isu berdalih pengalihan. Meskipun demikian, pastinya pemindahan Ibu Kota telah diputuskan dan tentu ada banyak aspek konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh, baik faktor mikro ataupun makro.

Keresahan yang kemudian muncul adalah sejumlah ASN yang tidak mau ikutan pindah ke Kalimantan Timur dan kemungkinan yang terjadi adalah pengajuan pensiun dini dan ini mungkin berlaku untuk ASN yang berusia mendekati pensiun. Bahkan, mungkin saja ini juga akan diikuti sejumlah ASN yang berusia 45 tahunan. Pertimbangan dibalik hal ini bisa karena pribadi dan atau bisnis, terutama ASN yang memiliki bisnis sampingan selain murni sebagai ASN. Di satu sisi, loyalitas ASN memang menjadi kewajiban sebab harus bisa dipindah setiap saat dengan mengemban tanggung jawab tugas negara. Oleh karena itu keresahan yang muncul dari sejumlah ASN juga perlu dipertimbangkan sebab bagaimanapun juga ASN adalah partner bagi operasional pemerintahan.

Persoalan tentang keresahan ASN hanyalah segelintir dari kompleksnya persoalan lain yang pasti akan muncul pasca pemindahan dilakukan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kajian pemindahan Ibu Kota telah lolos dari pertimbangan ancaman kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial – politik dan aspek pertanahan dan juga tentunya keamanan. Selain itu, aspek pembiayaan juga tidak luput dari pertimbangan karena pemindahan Ibu Kota membutuhkan anggaran yang tidaklah kecil.

Bahkan, informasi yang beredar menyebut kisaran ratusan triliun yang kemudian dijabarkan melalui skema pendanaan dari APBN dan diluar APBN, termasuk juga dari pelibatan swasta. Terkait ini, Presiden Jokowi menegaskan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan Ibu Kota karena memang faktornya sangat kompleks, bukan sekedar memindahkan fisik bangunan semata.

Faktor humanis tentu tidak bisa diabaikan dari komitmen pemindahan Ibu Kota karena Ibu Kota suatu negara sejatinya bukan hanya simbol eksistensi dari suatu pemerintahan tapi juga semua yang melekat didalamnya, termasuk tentu aparaturnya dan juga lingkup masyarakat yang ada disekitarnya. Artinya, semua faktor yang melingkupi harus tetap menjadi pertimbangan penting sebelum akhirnya diputuskan untuk pindah ke lokasi baru dengan semua konsekuensi yang ada. Fakta dibalik pemindahan Ibu Kota secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap simbol Monas yang selama ini identik untuk menjawab eksistensi kenegaraan Indonesia.