Ibu Kota Pindah, Konstruksi dan Properti Jadi Primadona Investasi  

NERACA

Jakarta - Lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investasi langsung terutama untuk sektor konstruksi dan properti.

Menurut Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/8), karakter ekonomi wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas), akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti. Hal itu karena karakter wilayah pertambangan sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.

Selain konstruksi dan properti, kata Andry, setelah pembangunan pusat pemerintahan berjalan di ibu kota baru, maka sektor-sektor lain seperti parawisata dan perhotelan akan menjadi primadona baru di Kaltim."Setelah ibu kota baru terbangun, investasi sektor perhotelan, restoran dan pariwisata yang akan menggeliat," kata Andry.

Pada Senin siang ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden mengatakan pemerintah memiliki ketersediaan lahan seluas 180 hektar di provinsi itu. Hal itu juga akan membuat pemerintah untuk terus mengembangkan industrialisasi di Kaltim.

Tidak membutuhkan waktu lama, saat pembangunan berjalan, Andry memandang, konsumsi masyarakat akan menggeliat di Kaltim dan menyokong pertumbuhan ekonomi regional. Namun, jika melihat komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim, investasi dan ekspor tetap akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kaltim, bukan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, Andry mengapresiasi rencana pendanaan untuk pemindahan ibu kota yang meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN, melainkan dengan mengundang pembiayaan dari swasta. Namun dia mengingatkan untuk sektor-sektor pelayanan publik seperti transportasi dan juga rumah sakit, agar tidak sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari swasta.

"Jangan sampai fasilitas publik sepenuhnya diberikan kepada swasta karena nantinya justru tidak terjangkau oleh publik itu sendiri karena swasta lebih berorientasi pada profit," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan dipilihnya Kaltim karena lokasi yang strategis mengingat propinsi itu terletak di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kaltim memiliki kota-kota yang sudah berkembang, seperti Kutai Kartanegara dan juga Samarinda serta Balikpapan.

Menurut Presiden, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir."Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Presiden Jokowi. 

Jokowi mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota tersebut mencapai Rp466 triliun. Tapi kebutuhan dana tersebut tidak akan dipenuhi pemerintah semuanya. Anggaran yang berasal dari APBN hanya sebesar 19 persen atau Rp88,5 triliun.

Sementara itu kebutuhan dana lainnya akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta maupun BUMN. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. 

Sebelumnya, Menteri ATR mengatakan bahwa pemerintah memerlukan lahan seluas 3.000 hektare untuk pembangunan kantor pemerintahan sebagai tahap pertama pembangunan kawasan ibu kota.

Selain itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menjelaskan salah satu skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, antara lain, jalan, bandara, dan pelabuhan di ibu kota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota baru akan menggunakan pembiayaan dari tiga sumber, yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerja sama pemanfaatan atau pihak swasta.

Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun. Estimasi total biaya itu terdiri atas tiga sumber pembiayaan, yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Mohar/Ant