APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan

APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan

NERACA

Tangerang - DPRD Kota Tangerang, Banten menyetujui dan mensahkan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar Rp4,456 Triliun.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang dan Panitia Khusus dalam mengesahkan tiga raperda tersebut.

Dapat diketahui bahwa Rancangan Perubahan APBD 2019, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar, 4,456 Triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,195 Triliun. Dana Perimbangan sebesar 1,454 Triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 805,884 Miliar.

“Setelah ada perubahan ini, saya meminta kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik,” jelas Walikota di Tangerang Senin (19/8).

Perlu diketahui, dua Raperda lainnya yang disetujui DPRD adalah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Terkait Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wali Kota menerangkan dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi pembangunan dan usulan dari masyarakat terkait tarif pajak penerangan jalan dan tarif pajak hiburan.

“Khususnya pajak hiburan yang berkaitan dengan permainan ketangkasan guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah, yang tarif pajak awalnya senilai 25 persen diturunkan menjadi 10 persen,” lanjut Arief.

Sementara itu, untuk Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Walikota menjelaskan retribusi menjadi sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan sehingga diperlukan penetapan tarif retribusi yang berorientasi pada harga pasar agar dapat diberdaya guna dan berhasil guna. Ant

BERITA TERKAIT

Bappenas : Keberhasilan Kerja Jokowi Jilid I Nyata

Bappenas : Keberhasilan Kerja Jokowi Jilid I Nyata NERACA Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf…

Sekda: Optimis Pendapatan Daerah Bisa Melampaui Target - Relatif Kecil, PAD Kota Sukabumi Mengandalkan Bantuan Pusat dan Provinsi

Sekda: Optimis Pendapatan Daerah Bisa Melampaui Target  Relatif Kecil, PAD Kota Sukabumi Mengandalkan Bantuan Pusat dan Provinsi NERACA Sukabumi -…

Kawasan Bisnis Margonda Terancam Dampak ABT - PDAM Kota Depok Berikan Peringatan Dini

Kawasan Bisnis Margonda Terancam Dampak ABT PDAM Kota Depok Berikan Peringatan Dini NERACA Depok - ‎ Perusahaan Daerah Air Minum…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019   NERACA Serang - Pembangunan jalan menuju tempat wisata 'Negeri di…

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan   NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan antusias masyarakat cukup…

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan - Upaya Percepatan Pembangunan

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan Upaya Percepatan Pembangunan  NERACA Sukabumi - Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kota…