Indonesia Butuh Haluan Ideologi Pancasila

NERACA

Jakarta - Aktivis penggagas gerakan PancasilaPower, Rieke Diah Pitaloka mendeklarasikan gerakan kebangsaan PancasilaPower di IKIP Budi Utomo, Malang, Jawa Timur, Kamis (22/8). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Dandim 0833 Kota Malang Letkol Inf. Tomi Anderson, Kapolresta Kota Malang AKBP Asfuri, dan kurang lebih seribu mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah.

Rektor IKIP Budi Utomo Nurcholis Sunuyeko mengatakan lima prinsip Ke-Budiutama-an, yaitu Keindonesiaan, Kepedulian, Kemanfaatan, Kepatuhan, dan Kepatutan penting menjadi konsensus bersama untuk mewujudkan Malang Aman, Malang Nyaman dan Malang untuk semua. Hal ini, kata dia, penting karena Malang adalah salah satu kota pelajar di Indonesia. Tidak kurang 400.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia belajar di berbagai perguruan tinggi di Kota Malang.

Rieke Diah Pitaloka menyampaikan kabar baik bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani undang-undang yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia, yaitu Undang-Undang nomer 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Undang-undang tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Agustus 2019. Dengan berlakunya undang-undang Sisnas Iptek tersebut, maka pembangunan di Indonesia memasuki satu era baru, kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan harus berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 5 huruf (a) bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan Ideologi Pancasila. Produk undang-undang ini menjadi penting bagi terwujudnya Indonesia maju, sebagai Negara industri yang mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia Indonesia sebagai subyek dalam pembangunan. Sehingga keberadaan perguruan tinggi yang berorientasi pada penyiapan tenaga terampil dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional memegang kunci rencana Presiden Jokowi yang akan memfokuskan pembangunan SDM Indonesia. Karena sudah saatnya mengoptimalkan dan menghadirkan kebijakan pembangunan yang terencana, terarah, dan terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” katanya, seperti dikutip dalam keterangan.

Menurut Rieke, rencana dan cita-cita besar tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pendekatan PancasilaPower, musyawarah untuk mufakat, menjadi prasyarat utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Semua pihak sudah saatnya tidak menggunakan cara kekerasan, maupun penanganan yang bersifat represif dalam menghadapi berbagai silang pendapat. Oleh karena itu merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia untuk memiliki pedoman terkait haluan ideologi pancasila. Rieke Diah Pitaloka mengharapkan turunan undang-undang Sisnas Iptek, terutama Peraturan Pemerintah tentang Haluan Ideologi Pancasila dapat segera diterbitkan.

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…

Pemerintah Susun Roadmap Pengembangan Biofuel

    NERACA   Jakarta - Peta jalan pengembangan biofuel berbasis Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah tengah…

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Diyakini Betah Di Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan kecil kemungkinan dana repatriasi program amnesti pajak yang mencapai Rp146…