Pemindahan Ibukota Dimulai dari UU Khusus

NERACA

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan harus dimulai dari usulan pembentukan undang-undang khusus ibu kota negara yang baru.

"Pemindahan ibu kota negara itu keputusan yang sangat strategis terkait dengan seluruh rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota negara itu juga terkait dengan anggaran yang sangat besar, karena itu harus dimulai dari dasar hukumnya, yakni undang-undang," kata Yandri Susanto pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Yandri Susanto, nantinya setelah undang-undang ibu kota negara yang baru disetujui DPR RI, maka dalam undang-undang tersebut bisa saja ada pasal yang mengatur bahwa ibu kota negara di Jakarta masih berlaku sampai ibu kota negara yang baru berfungsi.

Anggota Komisi DPR RI ini menambahkan, pemindahan ibu kota negara membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Kalau pemerintah menyebutkan, pemerindahan ibu kota negara anggarannya Rp500 triliun, saya pastikan kurang," katanya. Yandri menegaskan, pemindahan ibu kota negara itu tidak hanya membangun gedung-gedung dan infrastruktur jalan, tapi banyak dampak ikutannya termasuk dampak sosial yang juga terkait dengan anggaran.

"Kalau kantor kementerian dan lembaga pindah, maka pegawai juga ikut pindah. Pegawai yang pindah ini juga terkait dengan anggaran," katanya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN ini juga mempertanyakan, "apakah pemindahan ibukota itu kebutuhannya sudah mendesak? Apakah presiden sudah merasa tidak nyaman berkantor di Jakarta," katanya.

Menurut Yandri, persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan ekonomi. "Pemerintah seharusnya memperbaiki kondisi ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan daripada merencanakan pemindahan ibu kota," ujarnya. Kalau pemerintah memiliki anggaran Rp500 triliun, Yandri mengusulkan agar anggaran itu digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…

Pemerintah Susun Roadmap Pengembangan Biofuel

    NERACA   Jakarta - Peta jalan pengembangan biofuel berbasis Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah tengah…

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Diyakini Betah Di Dalam Negeri

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan kecil kemungkinan dana repatriasi program amnesti pajak yang mencapai Rp146…