Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua - JAGA STABILITAS KEAMANAN

NERACA

Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wirantomenginstruksikan agar segera dilakukan pengusutan secara tuntas dan adil terkait insiden kericuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.

Wiranto mengatakan, pengusutan ini harus dilakukan khususnya terhadap pihak yang memanfaatkan insiden ini untuk kepentingan negatif.”Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. Akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang manfaatkan insiden itu untuk kepentingan negatif,”ujarnya di Jakarta, Senin (19/8).

Meski begitu Wiranto tak merinci siapa pihak yang disebut-sebut memanfaatkan insiden ini untuk kepentingan negatif. Menurutnya, pemerintah saat ini telah memberikan jaminan penuh agar terpeliharanya stabilitas keamanan di semua wilayah Indonesia. Salah satunya kata Wiranto, pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh aparat keamanan baik dari jajaran TNI maupun Polri untuk melaksanakan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat.

Dia juga berpesan agar masyarakat tidak terpancing apalagi terpengaruh dengan berbagai berita negatif dan hoaks yang bermunculan seiring terjadinya insiden kericuhan di Manokwari. "Berita hoaks bohong dan berita yang intervensi masalah ini untuk kepentingan lain, saya imbau untuk tak terpancing dan percaya dengan itu," kata Wiranto.

Lebih lanjut, dirinya juga mengaku menyayangkan insiden pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur disusuk dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat.“Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur yang disusuk dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang kemudian memicu aksi," kata dia.

Wiranto mengingatkan, HUT ke-74 RI yang baru saja diperingati seharusnya menjadi pengingat persatuan yang harus terus dipelihara. "Kita baru saja memperingati ulang tahun kemerdekaan RI, yang salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita agar persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal kemerdekaan, tetap terawat dan terpelihara," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan masyarakat Papua menuntut permintaan maaf, terkait kasus pengepungan dan dugaan tindakan rasis yang diterima masyarakat Papua di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kerusuhan di Manokwari bermula dari sejumlah mahasiswa menggelar long march dan demonstrasi di sekitar gedung DPRD Papua Barat. Mereka berunjuk rasa terkait dugaan tindak rasisme saat penanganan mahasiswa Papua di Semarang, Malang, dan Surabaya.

Sementara itu. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parwansa, menyampaikan permintaan maafnya kepada Gubernur Papua Lukas Enambe terkait kejadian di Surabaya dan Malang, yang memicu kerusuhan di beberapa wilayah di Papua.”Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas nama masyarakat Jatim, sekali lagi kejadian tersebut itu tidak mewakili masyarakat Jatim," ujarnya.

Khofifah mengatakan, insiden yang menimpa mahasiswa Papua itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum tersebut diduga sengaja membuat provokasi untuk menyulut massa."Yang terkonfirmasi ke beberapa elemen kemudian menimbulkan sensitivitas adalah kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal itu tidak mewakili masyarakat Jatim," katanya.

Dirinya menjamin bahwa masyarakat dan mahasiswa Papua yang tengah berada di Jawa Timur tetap dalam kondisi aman dan terlindungi dengan baik. “Seluruh mahasiswa Papua yang sedang studi di Jatim mereka akan terjaga keamanannya mereka akan terlindungi. Jadi saya berharap mereka bisa melanjutkan studinya dengan baik," ujarnya.

Ditempat terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listianto menilai kerusuhan yang saat ini tengah terjadi di Manokwari, Papua akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Disampaikannya, dampak dari kerusuhan tersebut dapat menggoyang iklim investasi RI. Sebab persepsi investor terhadap keamanan Indonesia menjadi negatif."Kalau berkepanjangan, biasanya dia punya impact ke persepsi investor,"ujarnya.

Terlebih Papua saat ini merupakan ikon investasi tambang Indonesia. Dia melanjutkan, sekarang saja kondisi investasi di pulau mutiara hitam tersebut sedang dalam kondisi kurang baik. Isu kerusuhan tentu akan semakin memperparah kondisi tersebut.”Pertumbuhannya sangat rendah karena investasi tambang disana sedang tidak bagus kan. Nah ya impact ke ekonomi sih terutama image keamanan investasi disana kalau berlarut -larut ya," ujarnya. bani

BERITA TERKAIT

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

RUU HPI Perlu Segera Disahkan - PERKUAT DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu segera disahkan agar dapat memperkuat diplomasi ekonomi yang saat…

EKSPOR INDONESIA HANYA BERIKAN KONTRIBUSI 15% - BKPM: Majukan Ekonomi Bangun Investasi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…