Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

NERACA

Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral antarlembaga di pemerintahannya. Sayangnya, perintah tersebut dianggap seperti angin lalu oleh Jaksa Agung dan jajarannya.

Sikap abai terhadap perintah pemimpin negara itu pun juga dilakukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Adi Toegarisman melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yakni dengan memanipulasi pelaksanaan Perintah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan menempatkan seorang Chuck Suryosumpeno pada Rutan yang berbeda dengan amanat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi.

Menurut kuasa hukum Chuck, Haris Azhar, kliennya seharusnya di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagaimana perintah Pengadilan Tinggi. "Namun justru ditempatkan di Rutan Cipinang tanpa didasarkan selembar syarat administrasi apapun. Ini jelas pelanggaran administrasi keadilan," kata Haris, seperti dikutip dalam keterangannya, Minggu (18/8).

Selain melakukan mal administrasi keadilan, Jaksa Agung bersama Jampidsus serta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah melakukan Contempt of Court dengan menerbitkan Surat Perintah No. PRINT-367/M.1.14/Ft.1/07/2019 untuk menugaskan 14 Jaksa untuk memindahkan Chuck Suryosampeno atau disingkat CS dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang.

Haris pun menilai tindakan para pejabat kejaksaan itu adalah abused of power mengingat status CS adalah tahanan Pengadilan bukan tahanan Jaksa lagi. "Sejujurnya menyeret seorang Chuck dalam pusaran kasus ini saja merupakan kesalahan besar. Semua pasti tahu, bahwa Presiden di tahun 2016 pernah menegaskan jika menangani penyidikan kasus korupsi, kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada. Termasuk jangan memidanakan kebijakan atau diskresi pimpinan kejaksaan sebelumnya, apalagi Putusan MA atas PK Chuck menyebutkan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak melakukan pelanggaran SOP dan harus dipulihkan harkat, martabat serta nama baiknya. Maka Jokowi seharusnya mencopot Jampidsus, Kajati atau bahkan Jaksa Agung yang tidak menjalankan perintah Hakim. Jika perlu dipecat saja sekalian," kata Haris.

"Dengan tidak adanya pelanggaran administrasi serta perlakuan sewenang-wenang dari para Jaksa telah menempatkan banyak pihak dalam posisi sulit. Artinya, Ombudsman RI harus ambil sikap terkait kelalaian yang 'diduga' sengaja dilakukan Jaksa Agung, Jampidsus dan Kajari Jaksel," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, Kepala Rutan Cipinang dan Kepala Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung diyakini menghadapi masalah besar saat kemudian misalnya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap terhadap diri CS karena administrasinya ada di Rutan Salemba Cabang Kejagung tapi badannya ada di Rutan Cipinang. “Kan kasihan para Kepala Rutan itu, gak tau apa-apa tapi diminta memikul tanggung jawab besar.”

Hal yang sama juga dialami pula oleh Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan para Hakim yang membuat penetapan, karena salah satu tugas Jaksa adalah melaksanakan Perintah Hakim. "Maka kami minta Ombudsman untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi. Demikian juga Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan R.I., saya mohon untuk turun tangan menyelidiki alasan dan penyebab para Jaksa dan Kajari melakukan penghinaan terhadap Penetapan Hakim serta siapa yang memerintahkan untuk memindahkan CS,” jelasnya.

Kasus yang dialami Chuck ini, kata dia, makin membuktikan bahwa upaya hukum yg ditujukan kepadanya selama ini adalah kriminalisasi yang dibuat-buat, alias rekayasa hukum yang diotaki Jaksa Agung dan Jampidsus.

"Apalagi Chuck dianggap mengetahui atau menghalangi niat mereka yang patut diduga dengan sengaja berupaya melakukan manipulasi sejumlah aset hasil penegakan hukum untuk kepentingan pribadi dan atau kepentingan politiknya. Saya mohon kepada Bapak Presiden agar figur pimpinan seperti ini tidak akan ada lagi di tubuh Kejaksaan. Saat ini Kejaksaan sudah darurat SDM yang mumpuni dan berjiwa pengabdian pada bangsa dan negaranya!," ujar Haris lagi.

BERITA TERKAIT

Sasa Inti Kembali Meraih Penghargaan Marketing Award

    NERACA   Jakarta - PT Sasa Inti kembali meraih apresiasi dari masyarakat yakni lewat produk Sasa Bumbu Komplit,…

Meski Ada Tekanan, Sri Mulyani Optimis Target Penerimaan Pajak Tercapai

    NERACAJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi…

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga

    NERACA   Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan para legislator sepakat menolak kenaikan iuran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Chakra Jawara Targetkan Jual 60 Unit Truk - Pameran Indonesia Energy & Engineering Show 2019

      NERACA   Jakarta – Ajang Pameran Indonesia’s Energy & Engineering Show 2019 dijadikan sebagai langkah bagi distributor…

Aplikasi Masduit Memudahkan Transaksi Emas

    NERACA   Jakarta - Platform jual beli emas secara online bernama Masduit resmi diluncurkan sekaligus menindaklanjuti kerjasama strategis…

GM Tractors Targetkan Penjualan Alat Berat Naik 20%

    NERACA   Jakarta - PT. Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), distributor alat berat untuk sejumlah sektor industroi menargetkan…