Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT  

NERACA

Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans. Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi juga kebagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah pusat sekitar Rp100 juta."Ya, tahun ini kita mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui program DBHCHT," ujar Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik (PIPS) Diskominfo Kota Sukabumi Tantan Sontani, Kamis (15/8).

Dana tersebut kata Tantan, digunakan untuk penyebarluasan informasi publik seputar kegiatan DBHCHT berbagai media. Diantaranya, website resmi Pemerintah Kota Sukabumi, media cetak serta talkshow radio."Sesuai dengan tupoksi kami, jadi kita infromasikan semua kegiatan DBHCHT tersebut," katanya.

Sehingga lanjut Tatan, dalam pelaksanaanya Diskominfo menyebarluaskan informasi kegiatan pengelolaan DBHCHT yang dilakukan oleh SKPD lain pada Pemerintah Kota Sukabumi yang mendapatkan dana DBHCHT."Seperti Dinas kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kita sebarluaskan infromasi kegiatan DBHCHT-nya," ucapnya.

Pengelolaan dana DBHCHT oleh Dinas Kominfo kata Tantan, merujuk pada peraturan menteri keuangan mengenai kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang meliputi penyampaian informasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu juga pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai. Penyebarluasan informasi di bidang cukai juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik."Sejauh ini sudah kita lakukan penyebaran kegiatan penyebarluasan informasi tersebut," akunya. 

Sebelumnya, Sekretaris Monitoring DBHCHT Kota Sukabumi Apriliana mengungkapkan, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya soal penerima manfaat dana DBHCT tersebut. Dimana kata April, tahun-tahun sebelumnya 6 SKPD yang menerima DBHCHT. Sedangkan untuk tahun ini hanya empat SKPD saja."Jadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sat Pol PP saja yang tahun ini tidak mendapatkan dana itu. Sedangkan empat SKPD lainya. Yaitu Dinas Kesehatan, Diskopdagrin, Disnakertrans dan Diskominf masih mendapatkan jatah dana DBHCHT," ujarnya.

Alasan kedua SKPd tersebut tidak kebagian dana DBHCHT ungkap April, dikarenakan merasa sudah cukup untuk mendukung program-program yang didanai cukai dari tembakau."Sat Pol PP saat mendapatkan DBHCHT terlibat dalam operasi rokok yang tidak bercukai dan DLH aktif membangun ruang smoking area. Tahun ini, dua kegiatan tersebut dihentikan dulu,” kata April.

April menambahkan, kegiatan di empat SKPD yang didanai oleh DBHCHT diarahkan kepada program pemberdayaan ekonomi. Hal ini sesuai dengan RPJM tentang penguatan ekonomi."Makanya kita arahkan programnya ke penguatan ekonomi," pungkas April. Arya