Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diusulkan oleh pemerintah yaitu Tanjung Pulisan-Likupang, Kendal, dan Tanjung Api-Api. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa ketiga lokasi tersebut telah disetujui untuk dilakukan pengembangan serta persiapan lebih lanjut mengenai infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan, namun masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi.

“Prinsipnya ketiganya disetujui tapi memang ada beberapa catatan yang berkaitan dengan luas dan syarat-syarat yang harus dilengkapi,” katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/8).

Budi menuturkan, KEK Likupang disiapkan untuk bidang pariwisata dan sudah tersedia pelabuhan yang menghubungkan beberapa lokasi wisata. Namun pihaknya akan menyiapkan dana sekitar Rp100 miliar untuk melakukan investasi dan renovasi terhadap pelabuhan tersebut. “Airport yang lama akan kita perpanjang jadi 2800 meter. Pengembangan bandara yang sudah ada juga akan dilakukan, kita perpanjang (landasan pacu) jadi 2.800 meter,” ujarnya.

Selanjutnya untuk pelabuhan di KEK Kendal, Jawa Tengah yaitu Tanjung Mas saat ini masih beroperasi dan cukup memadai dalam melakukan ekspor sehingga tidak pemerintah tidak akan membangun pelabuhan baru, namun Menhub Budi mengatakan bahwa pihaknya mengizinkan swasta melakukan pengembangan dan pembangunan di sana. “Boleh tapi dia sebagai feeder, bukan sebagai pengekspor langsung,” ujarnya.

Berikutnya, pemerintah juga akan melakukan pengembangan di Tanjung Api-api dengan membangun pelabuhan baru yaitu Tanjung Carat yang berjarak sekitar 8 kilometer sehingga dibutuhkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk sektor pelabuhan. “Sejauh ada investor yang ingin membangun di sana diperbolehkan, tentu dengan syarat-syarat tertentu, seperti RTRW, syarat adanya pelepasan dari kehutanan untuk jalan bisa diselesaikan,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil turut menambahkan bahwa semua persiapan sudah tinggal dijalankan dan tidak ada masalah perizinan lahan di ketiga KEK yang diusulkan tersebut. Ia menjelaskan lahan untuk KEK Kendal seluas 1.000 hektare, Tanjung Api-Api 1.800 hektare, dan 200 hektare untuk Likupang. “Ya saat ini Likupang 200 hektare, tetapi ke depan mereka meminta ekspansi hingga 2.000 hektare,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa lantaran banyaknya permintaan dari pelaku industri yang ingin mendirikan usahanya. “Selama ini kan KEK industri tidak ada di Jawa. Tapi kan belakang ini banyak permintaan, sehingga perindustrian (kementerian) tadinya ingin mempelajari dulu tadi kita undang rapat (Rapat Koordinasi),” ujarnya.

Darmin menjamin pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak akan mengganggu industri lainnya yang sudah ada, khususnya di luar Kawasan Ekonomi Khusus. Nantinya, industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa akan berfokus pada industri orientasi ekspor, subsitusi impor dan high technology. “Kesepakatannya rapat tadi adalah KEK industri di Jawa boleh tapi ada kriterianya seperti orientasi ekspor, subsitusi impor yang mengolah bahan baku dan barang setengah jadi dan kegiatan high tech,” jelasnya.

Darmin menyebut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa tidak akan mengubah aturan apapun yang telah ditetapkan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nomor 96/2015 tentang fasilitas dan kemudahan KEK dan PP Nomor 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK. Adapun saat ini sudah ada 12 KEK yang berjalan dengan komitmen investasi mencapai Rp 104,54 triliun yakni KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika,Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, MBTK, Tanjung Kelayang, Sorong, Arun Lhokseumawe, dan Galang Batang.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menambahkan pihaknya akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dua wilayah yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut memiliki potensi industri yang cukup menjanjikan khususnya sektor elektronik dan suku cadang otomotif. "Pengembangan arahnya high tech itu yang kita dorong ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Terkait prioritas industri sektor otomotif komponen dan kita dorong termasuk elektronik," ucapnya.

BERITA TERKAIT

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sasa Inti Kembali Meraih Penghargaan Marketing Award

    NERACA   Jakarta - PT Sasa Inti kembali meraih apresiasi dari masyarakat yakni lewat produk Sasa Bumbu Komplit,…

Meski Ada Tekanan, Sri Mulyani Optimis Target Penerimaan Pajak Tercapai

    NERACAJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi…

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga

    NERACA   Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan para legislator sepakat menolak kenaikan iuran…