Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute. Dampaknya, sudah pasti banyak masyarakat pengguna mobil pribadi dan taksi online (daring) menyatakan keberatannya. Bahkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan perluasan area pembatasan plat nomor kendaraan ganjil genap tidak akan efektif menekan kemacetan dan polusi Jakarta.

Pasalnya, kondisi lalu lintas di Kota Jakarta saat ini makin padat dengan tingkat kemacetan yang makin parah. Selain kemacetan, kondisi teraktual, adalah kualitas udara di Jakarta yang kian pekat dengan polusi, bahkan polusi di Jakarta bertengger pada urutan kedua-ketiga sebagai kota terpolusi di dunia.

Menurut YLKI, implementasi ganjil genap di atas kertas bisa memangkas 40-45 persen jumlah kendaraan bermotor yang beredar di ruas jalan tersebut. “Namun sebaliknya, jika penerapannya hanya setengah hati, perluasan area ganjil genap tak akan efektif menekan kemacetan di Jakarta, dan tak akan mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta,” katanya belum lama ini.

Karena, ada pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap, akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor. Apalagi pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta mencapai lebih dari 1.800 per hari. Dan, penggunaan ojek daring makin tinggi. “Pengecualian sepeda motor juga akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat, makin polutif,” ujar Tulus.

Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni 19.165 ton polutan per hari, di Jakarta bersumber dari sepeda motor sebesar 44,53 persen, mobil sebesar 16,11 persen. bus sebesar 21,43 persen, truk sebesar 17,7 persen dan bajaj sebesar 0,23 persen.

Tulus menilai, upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi.

Dengan demikian, jika perluasan ganjil genap akan berdampak signifikan terhadap menekan kemacetan dan polusi udara di Jakarta, maka seharusnya sepeda motor juga diberlakukan sama untuk ganjil genap, setidaknya untuk jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Apalagi selama ini pengguna sepeda motor belum pernah dikendalikan, sebagaimana pengguna roda empat.

Selain itu, taksi daring tetap diberlakukan sebagai objek ganjil genap. Sebab, pada dasarnya taksi online adalah angkutan sewa khusus berplat hitam, yang keberadaannya diakui oleh Kementerian Perhubungan. Asalkan, taksi online diberi tanda khusus semacam stiker supaya setara dengan kendaraan umum lainnya.

Selain itu, agar perluasan ganjil genap itu menjadi kebijakan yang adil bagi semua pemakai jalan raya, ada baiknya Gubernur DKI Jakarta dapat segera mentargetkan memperkuat jaringan dan pelayanan transportasi umum, khususnya bus TransJakarta disterilkan jalurnya, agar waktu tempuhnya makin cepat serta adanya sarana transportasi pengumpan ke halte TransJakarta yang lebih memadai. Begitu juga KRL CommuterLine ditingkatkan waktu tempuhnya misalnya, setiap 10 menit sekali dipastikan kereta lewat di rute Bogor maupun Bekasi.

Apabila sarana transportasi massal belum nyaman, maka upaya pengurangan kendaraan pribadi di jalan mustahil dapat terlaksana. Karena itu, buatlah senyaman mungkin dengan waktu tempuh yang relatif cepat, maka penumpang akan setia naik kendaraan umum. Semoga!