Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019 mengadakan pertemuan rutin di Fukuoka, Jepang. Salah satu isu utama pada pertemuan tersebut adalah tentang masalah perpajakan internasional. Para panelis membahas mengenai kemajuan kerjasama internasional untuk mencegah penghindaran pajak melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang telah dimulai sejak 2012.

BEPS adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Skema agresif perencanaan pajak yang dilakukan oleh google telah menjadi rahasia umum secara global. Google mengalihkan penghasilan ke negara dengan tarif dan rezim pajak ringan seperti Irlandia dan Luksemburg.

Modus seperti itu juga lazim dilakukan oleh konglomerat teknologi internasional, seperti Apple dan Microsoft. Populer dengan istilah 'Double Irish with A Dutch Sandwich' biasanya melibatkan dua perusahaan Irlandia dan satu terdaftar di Belanda. Celah tersebut memanfaatkan keuntungan dari tarif pajak perusahaan Irlandia yang rendah dengan tarif hanya 12,5% dibandingkan dengan 21% di Amerika Serikat. Sebagian besar keuntungan google ditransfer ke afiliasi Irlandia sebagai royalti, dan kemudian pindah ke anak perusahaan Belanda. Dana kemudian digeser ke perusahaan Irlandia yang terkenal sebagai negara surga pajak atau Bermuda yang memiliki tarif pajak perusahaan nol. Skema ini jelas menguntungkan Google dalam memangkas tagihan pajak yang seharusnya dipikul perusahaan tersebut.

Di kawasan Asia Pasifik google berkantor pusat di Singapura. Pemilihan singapura pasti bukan tanpa alasan, selain negara dengan infrastruktur bisnis terbaik dunia (easy doing bussines), Singapura merupakan negara dengan tarif pajak terendah di Kawasan ASEAN. Pajak korporasi di Singapura hanya 17% dan itu pun masih bersifat ‘negosiable’. Berbeda dengan negara lain di kawasan ASEAN yang menerapkan tarif pajak korporasi lebih tinggi. Seperti Tailand menetapkan 20%, Malaysia 24%, Indonesia 25%, Filipina 30%, Vietnam 20%, Brunei 18,5%, Myanmar 25%, Laos 24% dan Kamboja 20%. Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan Google di Indonesia dipesan melalui kantor pusat Singapura, hal ini membuat Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak.

Di Eropa yang paling masif melawan aggressive tax planning google adalah Inggris dan Prancis. Inggris memperkenalkan apa yang disebut 'pajak Google' pada tahun 2020 nanti. Margaret Hodge (Public Accounts Committe Inggris) mengecam google dengan ujaran yang keras dan menohok. Hodge mengatakan bahwa aksi perencanaan pajak google itu bukan illegal tapi tidak bermoral.

Karena itu, pendekatan persuasif untuk membayar pajak ini adalah upaya untuk memalukan reputasi dan kredibilitas seach angine no-1 dunia tersebut. Selain menyerang secara moral hazard, Inggris juga mempersiapkan data material yang akurat untuk memaksa Google bersedia membayar pajak lebih besar. Menghitung semua sumber penghasilan dari semua grup korporasi untuk seluruh jenis bidang usaha secara presisi. Selain itu Inggris juga memperkenalkan jenis pajak baru yang dikenal dengan istilahdiverted profit tax.Melalui skema pajak baru tersebut, Inggris memaksa Google mau membayar pajak.

Di Indonesia, Kemenkeu menerbitkan PMK 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Beleid tersebut mengatur mengenai kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital. Mereka diwajibkan mendirikan BUT dan memiliki NPWP. Namun, kewajiban membayar pajak multinasional tidak lagi diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya BUT tetapi berdasarkan seberapa banyak mereka mendapatkan economic value di suatu negara. Tinggal bagaimana memaksa Google membayar pajak optimal menjadi tantangan pemerintah Indonesia ke depan.

BERITA TERKAIT

BNI KEJAR

Sejumlah siswa Sekolah Dasar melihat hasil karya seni dari barang-barang bekas yang bergantungan di Instalasi Seni kreatif berbentuk lokomotif oleh…

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…

Otomotif - Industri Komponen Mobil Listrik Dipacu Dengan Pengurangan Pajak

NERACA Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan untuk mengembangkan produksi mobil listrik massal, maka…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Harian Ekonomi NERACA Genap 34 Tahun

Di bulan Agustus ini, tepatnya pada 18 Agustus 2019, Harian Ekonomi NERACA genap berusia 34 tahun. Meski di tengah maraknya…

Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik…

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…