Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional

NERACA

Jakarta - Kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diduga karena belum adanya campur tangan elit politik nasional. Pasalnya, setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta akan patuh terhadap keputusan masing-masing DPP partainya.

“Sampai hari ini, saya berkesimpulan ternyata urusan pengisian Wagub itu tidak lepas dari campur tangan elit politik nasional. Kalau hari ini sampai mentok, karena elit nasional belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini Wagub tidak akan terisi," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, DKI Jakarta, Syarif dalam diskusi Humanika Jakarta di Jalan Cipinang Baru Utara, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (14/8).

Dalam diskusi bertemakan "Kekosongan Wagub dan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" ini, Syarif meyakini pemilihan Wagub pengganti ini sama persis seperti pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu.

Secara normatif, ucapnya, proses pemilihan Wagub sudah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra."Lalu dipilih oleh DPRD. Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya sikap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan Nasdem. Awalnya Golkar menolak, kemudian menerima dan sekarang berubah lagi. Saya berkesimpulan ada campur tangan elit politik. Kalau Gerindra sih sudah selesai," ujar Syarif.

Syarif kemudian mencontohkan, DPP Partai Nasdem yang memutuskan akan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hingga masa tugasnya selesai. Hal ini terungkap setelah Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Nasdem.

"Kan biasanya pertemuan elit politik itu banyak yang tersirat dan tersurat. Nasdem menyatakan mendukung Anies sampai masa tugasnya selesai. Kalau soal capres itu hanya bumbu-bumbu. Tapi, kalau Pak Anies mau melobi, urusan kekosongan wagub ini selesai. Dia datangi saja masing-masing DPP," terangnya.

Bagi Gerindra sendiri, kata Syarif, pemilihan Wagub DKI Jakarta harus dilakukan dengan tidak menabrak aturan. Menurutnya, beberapa anggota Pansus Pemilihan Wagub masih bersilang pendapat terkait tata tertib pemilihan Wagub yang telah disusunnya. Salah satu yang jadi polemik adalah syarat kuorum dan keputusan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

"Rekomendasi dari Kemendagri yang memuat dua ayat yang krusial itu, ternyata isinya mengambang. Satu, Kemendagri mendorong agar kuorum 50 persen plus satu. Kedua, kalau dua kali rapat paripurna batal, maka dibawa ke rapim untuk memutuskan secara mufakat dan final. Ini yang membuat ketua DPRD gamang," ungkap Syarif.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang sekaligus anggota Pansus Wagub DKI Gembong Warsono menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa bergabung dalam diskusi. Dalam pesan singkatnya, Gembong mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun tangan menyelesaikan perseteruan PKS dengan Gerindra.

Anies dipercaya bisa membantu memuluskan pemilihan Wagub DKI. Karena berlarutnya masalah ini karena belum adanya kesepakatan antara Gerindra dan PKS."Ketika bicara di DPRD ada kebuntuan PKS dengan Gerindra, di sini Pak Anies menjembatani. Supaya ini cair makanya butuh orang ketiga itu," ucapnya.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap Pansus Pemilihan Wagub DKI segera menunaikan tugasnya. Menurutnya, pansus harus segera mengusulkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk digelar rapat paripurna.

"Kan sudah selesai tugasnya, PKS dan Gerindra sudah mengusulkan dua nama. Jadi, bolanya ada di pansus. Bukan lagi berada di partai pengusung. Sekarang sudah dikirimkan sejak bulan Maret. Sudah lima bulan, kita berharap pansus bisa menjadi pansus yang tuntas kerjanya," tandasnya. Mohar