Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional

Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masuk dalam nominasi pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik tingkat nasional. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Yasmon saat melakukan penilaian di JDIH kota Sukabumi, Rabu (14/8).

Yasmon mengungkapkan, pengelolaan JDIH oleh bagian hukum Pemkot Sukabumi tergolong memiliki inovasi yang baik."Setiap tahun kami melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka penilaian JDIH. Dan Kota Sukabumi masuk nominasi terbaik tingkat nasional untuk kategori Pemerintah Kota," ujarnya.

Disisi lain lanjut Yasmon, semangat pengelolaan JDIH di Kota Sukabumi bisa dibilang sejalan dengan peningkatan pelayanan publik dalam rangka penyedia informasi. Khususnya informasi tentang produk hukum."Kami dari tim penilai sangat apresiasi kepada Walikota dan jajarannya, terutama bagian hukum atas pengelolaan JDIH yang sudah luar biasa. Insha allah ini akan dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain yang belum mengelola JDIH," bebernya.

Dalam penilaian ini tambah Yasmon, ada enam indikator sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Diantaranya, sisi kelembagaan pengelolaan JDIH, sumber SDM, bagaimana mekanisme pengelolaan dokumentasi hukum, dan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasinya.

"Kita juga tambahkan satu indikator lagi, yaitu tentang indikator inovasinya. Kalau di Kota Sukabumi banyak inovasi yang dibuat, seperti bentuk pelayanan ke masyarakat yang menyediakan website di lobi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat, apalagi ruangan di bagian hukum sudah sangat bagus karena sudah dilengkapi dengan perpustakaan hukum. Yaa bisa dikatakan sudah luar biasa," tuturnya.

Dengan begitu Pemkot Sukabumi sudah betul-betul melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tersebut."Kami sangat berterimakasih kepada Pemkot Sukabumi yang betul-betul melaksanakan amanat Peraturan Preseden tersebut," ujarnya.

Sementara itu JDIH Kota Sukabumi belum lama ini dinilai oleh Provinsi Jabar, sehingga bukan hanya provinsi Jawa Barat saja yang melakukan penilaian, melainkan tingkat nasional juga. Menurut kepala Bagian Hukum setda Kota Sukabumi Een Rukmini, kalau tahun 2018 lalu pihak provinsi Jabar terlebih dulu melakukan penilaian sehingga JDIH Kota Sukabumi keluar sebagai juara pertama, dan untuk tingkat nasional juara kedua. Tapi untuk tahun ini berbarengan penilainya."Ya tahun ini selain jawa Barat tingkat nasional juga menilai JDIH Kota Suakbumi," ujarnya.

Een mengungkapkan, JDIH ini bukan hanya saat perlombaan saja, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam mempermudah mencari produk hukum."Yang jelas dengan adanya JDIH masyarakat bisa mencari produk hukum yang diinginkanya," ujar Een.

Sedangkan untuk pengumumanya, tambah Een, di bulan Agustus mendatang. Sebab di bulan itu ada rakor JDIH, di acara tersebut akan diumumkan daerah mana pengelola JDIH yang terbaik."Kalau berdasarkan informasi sih antara tanggal 10 dan 11 Agustus pengumuman pemenagnya," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

APRESIASI BRI UNTUK TIM PASKIBRAKA NASIONAL

Anggota Tim Paskibraka Nasional 2019 menunjukkan Kartu ATM BRIZZI disela acara penyerahan dana pembinaan total sebesar Rp.241 juta berupa Tabungan…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu  NERACA Jakarta - Belakangan ini, di forum-forum diskusi blockchain sedang ramai-ramainya membahas…

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan…

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat

81 Warga Lapas Kuningan Usulan Remisi Tidak Memenuhi Syarat NERACA Kuningan - Sebanyak 81 dari 306 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan…