Asing Prediksi Pertumbuhan RI Hanya 5% - PERLAMBATAN EKONOMI SUDAH DI DEPAN MATA?

Jakarta-Hasil riset terbaru lembaga internasional Morgan Stanley mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya mampu mencapai 5% yang utamanya disebabkan oleh perang dagang AS-China. Ini berarti targetpertumbuhan tahun ini sebesar 5,3% kian jauh panggang dari api. Buktinya, hingga semester I- 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi cuma 5,06%.

NERACA

Selain hasil riset asing tersebut, hal senada disampaikan ekonom sekaligus Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) Agus Eko Nugroho. Menurut dia, Indonesia akan sulit mengejar pertumbuhan ekonomi tahun ini apabila cuma bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Begitu pula bila ingin bermimpi mendapat pertumbuhan dari ekspor. Sebab, perlambatan ekonomi dunia tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Walhasil, harga komoditas masih akan tertekan dan tidak bisa memperbesar nilai ekspor yang mayoritas didominasi oleh komoditas mentah.

Sementara, sekalipun ada peluang investasi meningkat, namun pengaruhnya diperkirakan tetap tidak bisa menjadi harapan utama bagi perekonomian di semester II nanti. "Maka, mungkin ada benarnya harus ekspansif menggunakan APBN. Biarkan defisit melebar sedikit sehingga bisa memicu konsumsi dan investasi di tengah lemahnya permintaan global," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com, kemarin (13/8).

Menurut Agus, APBN memang perlu 'berkorban'. Toh, tingkat inflasi sudah cukup rendah. Meskipun, hal itu tak bisa secara alamiah memicu konsumsi masyarakat. Karenanya, ada upaya ekstra, seperti stimulus dari pemerintah.

Begitu pula dengan investasi. Meski, beberapa pembenahan di perizinan dan kemudahan berusaha sudah dilakukan, namun ia melihat masih perlu beberapa suntikan pelonggaran fiskal demi mengundang aliran dana para investor.

"Ketika pertumbuhan ekonomi sudah ada tendensi penurunan, para pengusaha pun tidak bisa melawan rendahnya permintaan. Maka, mau tidak mau peran pemerintah harus ditingkatkan, salah satunya lewat APBN," tuturnya.

Cara lain, menurut Agus, dengan mengutak-atik kebijakan moneter. Misalnya, kembali menurunkan tingkat bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRRR). Apalagi, tren kebijakan moneter dari sejumlah bank sentral di dunia sudah mengarah ke pelonggaran.

Dia menilai penurunan tingkat bunga acuan bisa menekan perbankan nasional untuk segera menurunkan tingkat bunga kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, kedua pihak punya opsi sumber dana baru untuk melakukan ekspansi dan konsumsi.

"Tapi perlu diingat, momen penurunan bunga acuan BI tetap harus memperhitungkan kapan sekiranya tekanan depresiasi terhadap rupiah tengah rendah. Kalau waktunya tepat, maka ruang penurunan bunga acuan BI bisa sampai 50 basis poin sampai akhir tahun," ujarnya.

Perhitungannya, bila celah kebijakan fiskal dan moneter bisa dilakukan, maka setidaknya dapat membuat ekonomi Indonesia berada di rentang 5,0-5,2% pada akhir tahun. Namun, patut dipahami, target laju ekonomi 5,3% memang sudah tidak mungkin digenggam.

Konsumsi Tumbuh

Berdasarkan indikator pengeluaran yang membentuk perekonomian, Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi, yakni 15,27%. Ini disumbang oleh perhelatan pilpres dan pemilu pada April lalu.

Kemudian, pertumbuhan tinggi juga disumbang oleh indikator konsumsi pemerintah sebesar 8,23%. Daya dorong APBN kian besar ke ekonomi berkat program bantuan sosial (bansos) dan kenaikan gaji serta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

Sementara, dua indikator utama yang biasanya menyumbang ekonomi justru tumbuh cukup moderat, yaitu konsumsi rumah tangga 5,17% dan investasi 5,01%. Sedangkan ekspor minus 1,81% dan impor minus 6,73% akibat tekanan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian.

Dari realisasi ini, pemerintah sebetulnya menyadari bahwa perlambatan ekonomi RI memang sudah di depan mata. Meski, pemerintah berdalih hal ini sejalan dengan apa yang dirasa oleh mayoritas negara-negara di dunia.

Hanya saja, untuk mendongkrak laju ekonomi, pemerintah memang butuh upaya ekstra. Sebab, menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro, Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pertumbuhan indikator konsumsi rumah tangga.

Maklum, tingkat konsumsi masyarakat biasanya cenderung menurun setelah Lebaran usai. Untuk itu, mau tidak mau, pertumbuhan harus bisa diupayakan melalui indikator investasi dan ekspor, meski ketidakpastian masih menyelimuti. "Mau tidak mau, investasi harus didorong lebih besar lagi, karena konsumsi tidak bisa dipacu lebih tinggi lagi," ujarnya, Senin (12/8).

Untuk mendorong ekspor sendiri, pemerintah setidaknya sudah menyiapkan beberapa langkah. Mulai dari pengembangan kawasan industri, pemberian insentif fiskal, tata kelola keniagaan, hingga memperluas negara tujuan ekspor ke negara nontradisional.

Nah, untuk menggeliatkan investasi, pemerintah juga sudah menerbitkan sistem perizinan terintegrasi (online single submission-OSS), tebar insentif fiskal, menerbitkan berbagai skema pembiayaan baru. Tetapi, bila ini semua tak juga memberikan dampak signifikan, memang mau tidak mau konsumsi pemerintah melalui APBN perlu ditambah.

Namun, Bambang menggarisbawahi, dukungan keuangan negara sebaiknya mengalir melalui kebijakan pro investasi. Misalnya, menambah pembangunan infrastruktur dan perluasan insentif pajak guna merangsang investasi swasta.

Senada, ekonom Senior Standard Chartered Bank Aldian Taloputra bilang celah pertumbuhan ekonomi memang tersisa pada kinerja investasi dan konsumsi pemerintah. Sebab, ekspor sudah tidak bisa diharapkan di tengah tingginya tekanan perlambatan ekonomi dunia.

Meski demikian, tidak ada salahnya tetap mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor. Misalnya, menjalin kerja sama perdagangan, diversifikasi produk ekspor, hingga membuka pasar baru.

Begitu pula ketika mengharapkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga. Indonesia, katanya, memang akan selalu bisa mendapatkan topangan dari indikator ini karena populasi penduduk yang tinggi. "Tapi kalau mau tumbuh lebih cepat, bukan indikator ini (konsumsi rumah tangga) yang jadi motor, melainkan investasi dan ekspor," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun - Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar NERACA Depok - ‎DPRD…

128 Fintech Sudah Kantongi Izin OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending mencapai 128 perusahaan hingga Agustus 2019. Adapun fintech…

Pacu Pertumbuhan Bisnis - Sentral Mitra Informatika Bidik Pasar Hotel di Bali

NERACA Jakarta – Genjot pertumbuhan penjualan, PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) membidik pasar perhotelan di Bali dengan menawarkan manager…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…