Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin Tembus Rp157 Miliar

Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin Tembus Rp157 Miliar

NERACA

Palembang - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merealisasikan Pendapatan Asli Daerah per Juli 2019 sebesar Rp157 miliar dari target Rp287 miliar hingga akhir tahun atau sudah tercapai 52 persen.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin Riki Junaidi yang dijumpai disela-sela Gebyar Pajak Daerah 2019 di Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais, Selasa (23/7), mengatakan capaian ini tak lepas dari upaya masif pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan teknologi untuk pembayaran pajak online.

“Pelayanan online house to house dan pengembangan sistem manajemen telah mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan banyak pihak seperti Bank Sumsel Babel, Kantor Pos, Kejaksaan dan KPP Pratama,” kata dia.

Ia menambahkan, tak hanya itu, program Mama Sapa dan Papa Darling juga sangat berpengaruh bagi penerimaan PAD Musi Banyuasin karena inovasi di tiga kecamatan itu telah mengantongi Rp700 juta dari warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sektor penerimaan PBB saat ini meningkat jika dibandingkan 2018 yang terpantau dari kinerja di Kecamatan Keluang, kedua Kecamatan Babat Toman dan Ketiga Lawang Wetan."Sementara kecamatan terendah capaian PBB yaitu Kecamatan Lais, Jirak Jaya dan Sungai keruh, yang akan kami pacu terus,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumsel dan Babel Imam Arifin mengatakan Dirjen Pajak sangat mengapresiasi capaian yang diraih Pemkab Musi Banyuasin karena tidak semua kabupaten/kota di Sumsel memiliki sejumlah inovasi seperti yang dilakukan di kabupaten ini.

“Apa yang dilakukan Musi Banyuasin ini sepatutnya dicontoh kabupaten lain. Karena negara kita ini sangat mengandalkan pajak untuk membangun,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan realisasi PAD tersebut akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan infrastruktur terkhusus bagi daerah yang warganya taat pajak.

"Gebyar pajak daerah tahun ini sengaja kami gelar di Kecamatan Lais karena realisasi pajak kecamatan ini masih rangking terbawah. Kami ingin memotivasi warga di sini untuk taat bayar pajak," kata dia.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2RD Kabupaten Muba dan KPP Pratama Sekayu dengan OPD terkait yaitu Dinkes, DPMPTSP dan Dinkominfo Kabupaten Muba. Ant

BERITA TERKAIT

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen

Semester Pertama, Pajak Daerah Kota Sukabumi Sudah Mencapai 65,67 Persen   NERACA Sukabumi - Realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh…

Jabar Siapkan Rp7 Miliar untuk Alkes RSU Malangbong

Jabar Siapkan Rp7 Miliar untuk Alkes RSU Malangbong   NERACA Garut - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menyiapkan dana bantuan…

Dampak Pemilu dan Lebaran - Pendapatan IPCC Terkoreksi 8,62%

NERACA Jakarta – Geliat kegiatan ekspor impor otomotif belum memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

ExRaya Jadi Bursa Kripto Pertama Indonesia yang Memproduksi Koinnya Sendiri

ExRaya Jadi Bursa Kripto Pertama Indonesia yang Memproduksi Koinnya Sendiri NERACA Jakarta - Ditujukan ke Asia Tenggara, yang mana minat…

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu

Ini 5 Alasan Harus Pilih HPB Untuk Portfoliomu  NERACA Jakarta - Belakangan ini, di forum-forum diskusi blockchain sedang ramai-ramainya membahas…

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan…