Lemhanas Gelar Sosialisasi Pengukuran IKN di Maluku

Lemhanas Gelar Sosialisasi Pengukuran IKN di Maluku

NERACA

Ambon - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar sosialisasi pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) dan integrasi data provinsi berbasis kabupaten/kota di Ambon, Rabu (7/8).

Sosialisasi yang dihadiri Wakil Gubernur Lemhanas RI Marsekal Madya TNI Wieko Sofyan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyelaraskan, mempertajam dan memantapkan sinergitas pelaksanaan pengukuran IKN dan integrasi data.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Hamin Bin Thahir, mengapreasiasi sosialisasi tersebut mengingat ke depan Indonesia akan terus menghadapi menghadapi perkembangan dunia global.

Menurut dia, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar serta membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa.

“Ketahanan nasional harus diwujudkan dan dibina terus menerus secara, terpadu dan sinergi melalui delapan pendekatan aspek kehidupan nasional, yakni tiga aspek alamiah (tri gatra) yang bersifat statis dan lima aspek kehidupan (panca gatra) yang bersifat dinamis,” kata dia.

Hubungan antara kedelapan gatra tersebut, lanjutnya, saling terkait dan menyeluruh membentuk tata-laku masyarakat dalam kehidupan nasional, yang implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dan seimbang.

Kendati demikian, menurut Murad, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam implementasi indeks panca gatra dan trigatra di setiap provinsi, diantara indeks ketahanan ekonomi masih berbeda untuk tingkat kemiskinan di tiap provinsi.

Begitu juga indeks ketahanan ideologi masih lemah karena riak-riak konflik masal, suku, ormas, kelompok, masyarakat, serta indeks sosial budaya belum tangguh disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat, serta cenderung mencari pembenaran dari pada kebenaran, termasuk menerima begitu saja informasi yang sesuai dengan pendapatnya.

Sedangkan indeks ketahanan nasional yang mencakup ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan, cukup tangguh dan tidak membahayakan stabilitas nasional.

Karena itu, menurut dia, diperlukan penguatan terhadap revitalisasi nilai-nilai empat konsensus dasar nasional oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh, dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus di tumbuh-kembangkan oleh seluruh komponen bangsa sebagai implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Gubernur berharap melalui sosialisasi tersebut dapat terwujud sinergitas fungsi pengukuran IKN melalui peningkatan koordinasi dan dinergitas antarinstansi teknis, dalam rangka mempertajam program-program pembangunan di pusat maupun daerah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ant

BERITA TERKAIT

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

Penerbitan Ingub Penerapan Ganjil Genap Setelah Fase Sosialisasi

  NERACA Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan Instruksi Gubernur soal kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan plat nomor yang…

Gelar Rights Issue - Radana Finance Bidik Dana Rp 696,5 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang ekspansi bisnisnya, PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) bakal menggelar aksi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha   NERACA Makassar - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar diminta…

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan   NERACA Jakarta - Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)…