KPK Sosialisasi Anti-Korupsi ke Caleg Terpilih DPRD Bali

KPK Sosialisasi Anti-Korupsi ke Caleg Terpilih DPRD Bali

NERACA

Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyosialisasikan gerakan anti-korupsi kepada 55 calon anggota legislatif terpilih DPRD Bali hasil Pemilu 2019 pada 17 Agustus mendatang.

"Kami berharap semua calon terpilih untuk hadir, kita akan mendengarkan apa-apa yang disampaikan KPK dalam pencegahan korupsi," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar, Minggu (11/8).

Kegiatan sosialisasi KPK tersebut, lanjut Lidartawan, merupakan rangkaian dari kegiatan "Roadshow Bus KPK" di Bali. Khusus sosialisasi kepada calon terpilih akan dilaksanakan di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

"Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, kami sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya mohon teman-teman yang akan dilantik untuk membawa marwah itu bagaimana menyejahterakan rakyat Bali ke depan sebagai wakil-wakil rakyat di Provinsi Bali," ujar Lidartawan

Berdasarkan penetapan calon terpilih hasil Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi menguasai perolehan kursi di DPRD Bali sebanyak 33 kursi, dari total 55 kursi. Kemudian Partai Golkar mendapatkan 8 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 2 kursi, PSI 1 kursi, dan Hanura 1 kursi.

Dari sembilan daerah pemilihan (dapil), dominasi PDI Perjuangan hampir merata di semua dapil seperti para caleg PDIP dari Kabupaten Badung memperoleh 4 kursi, dapil Kota Denpasar dengan 5 kursi, Tabanan 4 kursi, Jembrana 2 kursi, Buleleng 6 kursi, Bangli 2 kursi, Klungkung 2 kursi, di dapil Karangasem 3 kursi, dapil Gianyar dengan perolehan 5 kursi.

Sedangkan Partai Golkar memperoleh 1 kursi di Dapil Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem dan 2 kursi di Kabupaten Buleleng. Partai Gerindra untuk di enam dapil (Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung dan Karangasem) memperoleh masing-masing satu kursi.

Demokrat memperoleh masing-masing satu kursi untuk 4 dapil yakni dapil Kota Denpasar, Buleleng, Karangasem dan Gianyar. Nasdem memperoleh masing-masing satu kursi untuk dapil Kabupaten Buleleng dan Karangasem. PSI memperoleh 1 kursi untuk dapil Kota Denpasar dan 1 kursi Hanura untuk dapil Kabupaten Buleleng.

Sementara itu, sebanyak 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali terpilih akan dilantik pada 2 September 2019 dengan mewajibkan mereka menggunakan busana adat Bali."Saat pelantikan menggunakan busana adat. Memang tidak ada dalam tatib (tata tertib dewan). Ini adalah instruksi dari pimpinan kami, baik gubernur maupun pimpinan kami di Dewan,” kata Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga.

Suralaga menambahkan, pakaian adat yang digunakan akan seragam karena semua anggota Dewan mendapat pakaian dari Sekretariat DPRD Bali. Ant

BERITA TERKAIT

Optimalisasi Sistim Pengelolaan, Jadi Solusi Penanganan Sampah Plastik

Optimalisasi Sistim Pengelolaan, Jadi Solusi Penanganan Sampah Plastik NERACA Jakarta - Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) memaparkan, total konsumsi plastik…

BPOM Ungkap 96 Kasus Kosmetik Ilegal Selama 11 Bulan

BPOM Ungkap 96 Kasus Kosmetik Ilegal Selama 11 Bulan  NERACA Surabaya - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia…

AJB Bumiputera 1912 Tetap Jaga Komitmen Pembayaran Klaim

AJB Bumiputera 1912 Tetap Jaga Komitmen Pembayaran Klaim NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan - Menteri Siti Nurbaya

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan Menteri Siti Nurbaya NERACA Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti…

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal   NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST…

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan terdapat perubahan uji validasi…