Menteri Pertahanan - Mengganti Ideologi Pancasila Adalah Pengkhianat

Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan

Mengganti Ideologi Pancasila Adalah Pengkhianat

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menegaskan siapa saja yang ingin menggantikan Pancasila adalah pengkhianat bangsa karena Pancasila adalah dasar negara yang sudah menjadi kesepakatan seluruh anak bangsa.

"Bila ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila berarti dia itu adalah pengkhianat terhadap bangsa ini. Dia pengkhianat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penghianat terhadap negara ini, pengkhianat terhadap kita semua, serta pengkhianat terhadap masa depan bangsa ini," kata Ryamizard dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dan Dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kemhan RI dan Forum Rekat Anak Bangsa, di Jakarta, Senin (12/8).

Hadir dalam acara itu, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid (Gus Solah) serta sejumlah ulama dan para pejabat Kemhan.

Ryamizard mengingatkan bahwa pihak-pihak yang mau mengganti Pancasila sama saja menggantikan Indonesia.‎‎ Pancasila ‎adalah ideologi negara yang sudah final. Pancasila terbukti ampuh mempersatukan beribu-ribu perbedaan suku, ras dan agama (Sara) di bangsa ini‎. Karena itu, ‎keberadaan Pancasila tidak bisa diganggu lagi, apalagi dibuang.

"Pancasila adalah Indonesia itu sendiri. Mengganti Pancasila berarti mengganti Indonesia. Pancasila akan timbul dan tenggelam bersama negara ini. Hancurnya Pancasila adalah terpecahnya negara," jelas Ryamizard.

Dia mengingatkan Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang masyarakatnya beragama."Jadi Hindu bukan‎ berarti menjadi orang India. Jadi Muslim bukan berarti jadi orang Arab dan jadi Kristen bukan berarti menjadi orang Yahudi. Kita harus tetap menjadi orang Nusantara dengan adat, budaya Nusantara yang sangat kaya," tegas Ryamizard.

Menurut dia, semua elemen bangsa harus menyadari bahwa jati diri bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, ras, budaya, dan agama.Ant

BERITA TERKAIT

RAKER BANGGAR DENGAN MENTERI KEUANGAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

Mencari Figur Menteri

Menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua (2019-2024), sejumlah elite partai mulai gencar melakukan lobi-lobi politik, yang tentu bertujuan untuk memperoleh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha   NERACA Makassar - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar diminta…

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan   NERACA Jakarta - Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)…