BPKN: Rapuh, Sistem Ketahanan Energi RI - ADA MASALAH TEKNIS DAN MANAJERIAL DI PLN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong pemerintah mengkaji ulang strategi ketahanan energi nasional. Tragedi padamnya listrik massal yang melanda Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Banten menjadi bukti masih rapuhnya sistem ketahanan energi Indonesia. Sementara itu, pengamat ekonomi energi UGM menilai ada masalah teknis dan manajerial dalam tubuh PT PLN (Persero).

NERACA

“Jelas ini sebuah tragedi. ­Energi listrik adalah kebutuhan dasar yang menunjang perekonomian nasional. Silakan dihitung besarnya kerugian akibat perstiwa kemarin,” ujar Ketua BPKN Ardiansyah Parman, di Jakarta pekan ini.

Menurut catatannya, padamnya listrik pada Minggu (4/8) itu terjadi di daerah yang dihuni 40% dari populasi nasional. Tak bisa dimungkiri, kegagalan sistem kelistrikan nasional itu mengakibatkan kerugian dalam skala besar. Pemadaman tersebut juga berimbas buruk pada berbagai sektor pelayanan strategis seperti transportasi publik, telekomunikasi, serta sistem pembayaran dan jasa keuangan.

Pemerintah, menurut Ardiansyah, perlu mengevaluasi pengelolaan kelistrikan yang dimonopoli satu badan usaha milik negara. Baginya, kini sudah saatnya swasta ikut berinvestasi infrastruktur kelistrikan, terutama sumber daya terbarukan. “Sistem monopoli seperti ini jelas tidak aman untuk keberlangsungan listrik di Tanah Air,” ujarnya.

Dia pun mendesak PLN membuat rangkaian algoritma untuk mengenali semua skenario kegagalan operasional skala besar sekaligus membuat rencana kontingensi yang lebih andal. “Selain harus mengevaluasi dan memperbaiki manajemen risiko dan sistem kedaruratan, PLN juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhan juta konsumen, termasuk pelaku usaha,” tegas dia seperti dikutip mediaindonesia.com.

Di kesempatan berbeda, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai padamnya listrik di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu akibat rumitnya jaringan listrik yang dikelola PT PLN (Persero).

Ketua Umum PII Heru ­Dewanto menjelaskan, saat ini sistem jaringan listrik Indonesia berupa kombinasi sistem besar (150-500 KV), sistem menengah (20-70 KV), sistem kecil tegangan rendah (220 V), dan sistem isolated. “Bayangkan, semuanya harus melistriki lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara,” ujarnya.

Parahnya lagi, tambah dia, sistem kelistrikan yang ­rumit itu bergantung hanya pada satu institusi, yaitu PLN. Karena itu, PLN sudah tak mungkin lagi sendirian dalam ­mengurusi ketenagalistrikan di negara kepulauan seluas dan sebesar Indonesia.

Di bagian lain, Direktur Eksekutif ­Institute for Essential Services Reform (IESR) Febby Tumiwa mengatakan Indonesia perlu mengembangkan sistem ketenagalistrikan berbasis kepulauan. Hal itu sebagai ­upaya mengamankan pasokan energi apabila suatu saat terjadi gangguan sistem yang dapat menyebabkan pemadaman aliran listrik. “Untuk Indonesia, kita harus mengembangkan sistem ketenagalistrikan berbasis kepulauan. Sumber daya ­energi yang ada di ­pulau-pulau itu harus dikembangkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan sistem ketenagalistrikan yang tersentralisasi saat ini tidak cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan karena terhalang laut. Untuk mengembangkan listrik berbasis kepulauan maka yang perlu diperhatikan ialah faktor permintaan listrik, karakter pengguna listrik, hingga ketersediaan energi primer setempat.

Soal Teknis dan Manajerial

Secara terpisah, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai telah terjadi masalah teknis maupun manajerial pada tubuh PT PLN.

Dia menjelaskan, masalah teknis terkait turbin yang rusak. Karakteristik dari uap yang digunakan dalam pembangkit listrik, bisa menghasilkan sela shutdown. "Kemudian untuk menghasilkan kembali arus listrik dari energi uap tadi maka harus ada proses penguapan yang butuh waktu antara enam sampai delapan jam," ujarnya.

Namun, menurut dia, jika masih terjadi pemadaman hingga lebih dari delapan jam kemungkinan ada masalah manajerial dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian menimbulkan penanganan yang lambat.

Dia menilai, pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN masih belum paham betul langkah yang harus dilakukan. "Komandonya ini kan masih berupa Plt ya dan itu kan baru beberapa hari (diganti). Sementara keadaan memaksa dia untuk mengambil keputusan yang relatif cepat. Karena dia baru, saya nggak yakin bahwa Plt yang baru beberapa hari itu paham betul apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Fahmy berpendapat, kondisi PLN yang sering berganti Plt Direktur Utama pasca kasus Sofyan Basir, menimbulkan dampak yang tidak sehat bagi perusahaan.

Dia juga menegaskan, pemadaman ini bukan akibat masalah pasokan listrik. Bahkan dia menuturkan, di sejumlah daerah mengalami over supply. "Kalau saya sebutnya Plt arisan, karena ada tiga kali dalam waktu yang sangat singkat, Pak Ali, Pak Djoko, Bu Peni. Bagi BUMN sebesar, sestrategis, dan sevital PLN saya kira ini keputusan yang tidak sehat dan ini yang menjadi salah satu sebab," ujarnya.

Menurut Fahmy, dalam jangka pendek PLN harus segera menunjuk Direktur Utama definitif supaya dapat mengambil alih komando dan memberi respon yang cepat dalam setiap proses pengambilan keputusan. "Kalau masih tetap Plt, saya nggak yakin keputusan yang cepat dan tepat tadi bisa diambil," tegasnya.

Selain itu, dari sisi teknis, Fahmy menyarankan agar PLN menerapkan automation protection system (APS) atau sistem perlindungan otomatis yang dapat memberikan perlindungan otomatis sekaligus berlapis sehingga dapat mewujudkan zero accident.

"Masalah teknis mestinya PLN itu sudah menerapkan yang disebut dengan automation protection system atau perlindungan secara otomatis, suatu sistem yang menggunakan teknologi tertentu yang kemudian dia tidak hanya mengantisipasi terjadi breakout tetapi kalau terjadi breakout maka dia akan melindungi secara otomatis dan berlapis-lapis," ujarnya.

Sedangkan terkait solusi jangka panjang bagi masalah manajerial di tubuh PLN, Fahmy menyarankan, ke depannya Pemerintah harus mewacanakan untuk membentuk BUMN atau perusahaan lain di bidang kelistrikan yang dapat menjadi pesaing PLN.

"Negara yang sebesar Indonesia ini sentralistik semacam ini kurang tepat dan yang kedua juga perusahaan besar yang memonopoli itu akan menimbulkan inefficiency yang menyebabkan kerugian pelanggan. Oleh karena itu, ke depan mulai diwacanakan untuk membentuk BUMN-BUMN yang akan mengurusi atau mengusahakan listrik," ujarnya.

Dia berharap, selanjutnya akan ada perusahaan listrik lain, sehingga tidak terjadi monopoli dan menimbulkan persaingan yang sehat demi keuntungan pelanggan. "Misalnya dulu PT Telkom itu kan diberi monopoli satu-satunya tidak ada pesaing sama sekali. Apa hasilnya, pelayanannya sangat buruk, tapi kemudian setelah ada Indosat kemudian XL dan lainnya, maka Telkom sangat efisien dan sekarang jadi perusahaan kelas dunia dan dampaknya konsumen membayar lebih murah," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…