Wapres Ingin Swasta Kontribusi 80% ke Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap swasta dapat berperan sedikitnya 80 persen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memudahkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Swasta dan dunia perbankan itu mempunyai 80 persen porsinya dari setiap pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah itu hanya 18 persen. Jadi pembangunan infrastruktur adalah dari dunia swasta dan Pemerintah agar memudahkan investasi dengan kerja sama seperti itu," kata Wapres JK saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Market Outlook Bank Mandiri di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (7/8).

Kerja sama penyediaan infrastruktur dengan melibatkan swasta itu pun sudah diatur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dengan skema kerja sama tersebut, lanjut JK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat.

Terbatasnya alokasi kas negara untuk pembangunan, kata JK, disebabkan oleh besarnya belanja rutin APBN antara lain untuk gaji pegawai, pembayaran utang, subsidi, dan bantuan sosial. "Walaupun anggaran Pemerintah itu Rp2.200 triliun, 75 persennya untuk biaya rutin, gaji, perjalanan, bayar bunga, bayar utang, subsidi, itu habis kurang lebih 80 persen. Jadi tidak mempunyai dampak tinggi untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Untuk meningkatkan iklim investasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Wapres berharap pihak perbankan dapat berkontribusi dengan menurunkan bunga secara bertahap. Dengan penurunan bunga, baik bunga deposito maupun bunga pinjaman, maka para pengusaha dan masyarakat dapat meningkatkan minat investasi dibandingkan hanya menyimpan uangnya di bank. "Jadi teori sederhana ekonomi, kalau bunga rendah, inflasi tinggi. Jadi kalau bunga tinggi, bagaimana orang investasi? Padahal ujung pertumbuhan ekonomi adalah investasi," ujarnya.

Ekonom Indef Bhima Yudisthira dikarenakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai terlalu mendominasi. Hal itu terlihat dari hasil riset infrastruktur oleh Bank Dunia yang menunjukkan kontribusi swasta dalam infrastruktur terus alami penurunan dari 19% ke 9%. "Itu kecil sekali dan menunjukkan swasta belum banyak dilibatkan untuk pembangunan jalan tol, bandara bahkan pelabuhan," ujar Bhima.

Menurutnya, pihak swasta mengeluh sulitnya berkompetisi dengan perusahaan pelat merah beserta anak-anak usahanya. Pasalnya, swasta memiliki kenangan yang pahit saat bekerja sama dengan BUMN hingga membuat swasta trauma untuk bekerja sama dengan BUMN. "Ini menjadi karena rekanan BUMN di proyek infrastruktur beberapa menyampaikan komplain pembayaran tidak lancar. Jadi swasta mengalami trauma terlibat proyek infrastruktur," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta BUMN memberikan ruang untuk swasta dalam investasi di sektor infrastruktur. Hal itu untuk mendukung masuknya investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, saat ini proyek infrastruktur didominasi oleh BUMN. Oleh sebab itu, kata dia, perlu kebijakan untuk membatasi nilai investasi BUMN dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

BERITA TERKAIT

Raih Juara DSSC 2019, Tiga Tim SMK Berkesempatan ke Italia

    NERACA   Jakarta - Kompetisi Dekkson SMK Sales Championship (DSSC) 2019 telah memasuki babak final akhir. Lebih kurang…

Menkumham Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022

    NERACA   Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat…

Pameran IEAE 2019 Targetkan Nilai Transaksi US$1 Juta

    NERACA   Jakarta - Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics &…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sasa Inti Kembali Meraih Penghargaan Marketing Award

    NERACA   Jakarta - PT Sasa Inti kembali meraih apresiasi dari masyarakat yakni lewat produk Sasa Bumbu Komplit,…

Meski Ada Tekanan, Sri Mulyani Optimis Target Penerimaan Pajak Tercapai

    NERACAJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis target penerimaan pajak tahun 2019 akan tercapai meski menghadapi…

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga

    NERACA   Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan para legislator sepakat menolak kenaikan iuran…