Di tengah tantangan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur, ternyata ada beberapa masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi.  Menurut  Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro,  salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Hal ini terungkap  dari kajian yang telah dilakukan pihaknya. "Growth constrain study yang dilakukan oleh Bappenas, disimpulkan bahwa regulasi dan institusi adalah the most constrain bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya di  Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hasil studi menunjukkan bahwa dari kaca mata investor, regulasi maupun institusi di Indonesia dipandang kaku dan tertutup. Selain itu, kualitas institusi juga menurun karena adanya praktik korupsi maupun inefisiensi. Kita tentu harus memahami, dan menyadari bahwa tidak boleh gampang menyangkal kita sudah pada tahap yang sudah sangat berkualitas.

Selain itu tentu lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga menjadi sorotan. Ini penting untuk memahami rezim regulasi dan institusi yang membuat tidak lepas dari cepat tidaknya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Regulasi yang kaku dan lemahnya kualitas institusi bakal membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi investor. Hal ini akan berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi. Ujung-ujungnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kalau sudah tertutup pasti tidak menarik lagi bagi investor manapun.

Regulasi yang kaku juga akan menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi (high cost economy).  Padahal sebelumnya, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kondisi infrastruktur dalam negeri dinilai tertinggal dibanding negara berkembang lain secara nilai per kapita. Bank Dunia juga memberi  empat masukan positif lainnya kepada Presiden Jokowi.

Ke-4 masukan dari Bank Dunia adalah pertama, agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) mendapat perhatian, khususnya dengan fokus di bidang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan vokasi. Karena dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia masih perlu membangun infrastruktur. Terutama, yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik.

Kedua, Indonesia diminta menjaga keseimbangan sumber daya alam (SDA). Bagaimana pun,  SDA harus bisa dimanfaatkan, tetapi saat bersamaan pemerintah harus memperhatikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Ketiga, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Sementara dari segi pengeluaran diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan efisien.

Terakhir, Bank Dunia menyampaikan agar Indonesia mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor. Selain itu diharapkan investasi tersebut bisa mendorong RI masuk ke dalam rantai perdagangan global. Indonesia harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment (FDI).  Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam, misalkan untuk negara sesama Asia Tenggara.  

Kita melihat masukan Bank Dunia itu sangat penting bagi pemerintah, khususnya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sehingga, pada 2030 Indonesia dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.  Untuk itu, pandangan Bank Dunia patut menjadi perhatian pemimpin negeri ini khususnya untuk menghilangkan penghambat pertumbuhan.