Jakarta-Presiden Jokowi menilai, kejadian blackout yang dialami sejumlah wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah memperburuk citra PLN sebagai perusahaan BUMN. Apalagi jutaan pelaku usaha yang bergantung pada sumber daya PLN. Karena itu, Presiden menegaskan PLN tidak mengulangi kejadian serupa di kemudian hari.

NERACA

 "Saya tahu, ini tidak hanya merusak PLN. Namun, banyak hal di luar PLN, terutama konsumen sangat dirugikan," ujar Kepala Negara saat berkunjung ke Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Senin (5/8).

Jokowi menyebut peristiwa serupa pernah terjadi di Jawa dan Bali pada 17 tahun lalu. Atas kejadian ini PLN dinilai tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. "Saya tahu peristiwa seperti ini pernah terjadi di tahun 2002 di Jawa dan Bali, mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang pernah terjadi kembali terjadi lagi," ujarnya.

Presiden mengatakan, seharusnya PLN memiliki cadangan rencana jika terjadi gangguan. Namun hal itu tak dilakukan sehingga pemadaman listrik pun terjadi di sejumlah wilayah di Jawa. "Peristiwa kematian total Minggu kemarin (4/8) dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya menurut saya agar tata kelola risiko resiko, yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada back-up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," ujar Jokowi.

Menanggapi pernyataan presiden tersebut, Plt Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengakui proses penanganan listrik mati yang melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Banten berjalan lambat. Listrik padam berlangsung hingga berjam-jam dan baru malam kembali menyala, meskipun belum menyeluruh. "Kami mohon maaf pak prosesnya lambat, kami akui prosesnya lambat," ujarnya di hadapan Presiden Jokowi.

Sripeni menjelaskan awal masalah terjadinya peristiwa mati listrik di sejumlah wilayah di Jateng, Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten. Ia menyatakan terjadi masalah di Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.

Kompensasi Kerugian

Selain itu, PT PLN (Persero) menyatakan siap memberikan kompensasi kepada masyarakat atas gangguan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8).  

Menurut Sripeni, kompensasi akan diberikan sesuai dengan aturan. "Sudah ada aturan jelas, dari UU yang turun ke Peraturan Menteri ESDM  khususnya Pasal 6, sudah ada formulasinya tinggal ikuti saja," ujarnya.

Aturan yang dimaksud adalah Permen ESDM No. 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN. Dalam Pasal 6 disebutkan, PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen bila pelayanan tenaga listrik realisasi mutunya tidak sesuai harapan.

Untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik, pengurangan tagihan listrik kepada konsumen diberikan sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum.

Untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik, pengurangan tagihan sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum. Untuk konsumen pada tarif listrik prabayar, pengurangan ytagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan pada konsumen untuk tarif listrik reguler dengan daya tersambung yang sama.

Pengurangan tagihan tersebut diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT PLN (Persero) menggantikan Djoko Rahardjo Abumanan. Tugas tersebut diumumkan dalam RUPS dan efektif berlaku pada Jumat (2/8).

Belum genap tiga hari Sripeni menjadi dirut BUMN itu, tiba-tiba terjadi mati listrik secara besar-besaran (blackout) pada Minggu (4/8). Sejumlah wilayah terdampak, hingga mengakibatkan alat transportasi umum, komunikasi dan transaksi online lumpuh selama berjam-jam.

Akibat peristiwa itu, Sripeni mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi. Kepala Negara meminta Sripeni mengejar perbaikan secepatnya.  "Dari beberapa wilayah yang belum hidup harus dikejar secepatnya agar kembali dan hal yang menyebabkan peristiwa ini terjadi jangan sampai terjadi lagi. Itu saja permintaan saya," tegas Jokowi seperti dikutip cnnindonesia.com.

Gangguan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah tersebut dianggap menimbulkan kerugian terhadap industri hotel dan restoran.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan pelaku usaha perhotelan dan restoran mengalami kerugian biaya karena ada ongkos tambahan yang harus dikeluarkan untuk menghidupkan listrik melalui genset. "Yang jelas kalau dari segi biaya, itu menjadi tambah naik ya karena additional biaya untuk genset. Karena harus tambah solar dan sebagainya, otomatis dari biaya itu naik,"ujarnya.

Selain itu, Haryadi mengatakan pemadaman listrik mengganggu kenyamanan para tamu yang menginap di hotel tanpa fasilitas genset.  Kendati demikian, pemadaman listrik juga memberi berkah bagi sebagian hotel dan restoran yang berada di sekitar pemukiman warga. Pasalnya, warga kalangan menengah ke atas yang bosan beraktivitas di rumah tanpa listrik memilih menyewa hotel untuk menetap sementara.

Namun, hal itu tak berdampak terhadap pendapatan sektor perhotelan dan restoran secara signifikan. "Jangan bilang dampak postif lah ya. Sebetulnya gak postif juga sih. Kan berarti itu orang susah ya kan. Orang harusnya dia di rumah gak perlu harus tinggal di hotel, karena gak bisa apa-apa di rumah," ujarnya.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turut menyelidiki penyebab padamnya listrik secara massal yang terjadi pada Minggu (4/8). "Yang jelas untuk dicari dulu penyebabnya, bisa jadi gangguan teknis, kemudian ada human error, kemudian gangguan lain. Gangguan lain sedang kita dalami juga, karena kita punya case tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout ada kejadian yang kita ungkap," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, kemarin.

Dedi menjelaskan pada tahun 2012 terdapat unsur kesengajaan dalam padamnya listrik yang merupakan tindak pidana. Namun demikian, dia mengaku pihaknya enggan tergesa-gesa. Bareskrim bekerja sama dengan PLN untuk mencari penyebabnya secara ilmiah.

"Tim dari Bareskrim bekerja sama dengan PLN akan mendalami dulu apa faktor penyebabnya. Proses pembuktian secara ilmiah sangat penting untuk membuktikan apa yang jadi faktor penyebab utama kenapa terjadi blackout yang cukup lama," tuturnya. bari/mohar/fba