SUNTIKAN DANA ASING KE UNICORN - Indef: Perparah Kondisi Neraca Indonesia

Jakarta-Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, kontribusi suntikan modal asing ke unicorn anak negeri memperburuk defisit Indonesia. Startup khususnya yang bergerak dibidang e-commerce berkontribusi terhadap naiknya impor barang konsumsi. Misalnya pada 2018, impor barang konsumsi naik 22% padahal konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5%.

"Dari sisi neraca dagang, keberadaan startup yang didanai asing justru memperparah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan sekaligus. Data asosiasi ecommerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7%. Ini anomali," ujarnya, Minggu (4/8).

Sementara itu, manfaat keberadaan startup bagi penyerapan tenaga kerja atau semi skilled dan high skilled masih sangatlah terbatas. "Kalau driver online jutaan yang terserap lebih masuk kategori low skilled atau mengerjakan pekerjaan yg sederhana," tutur dia.

Bhima menjelaskan, SDM high skilled startup di Indonesia masih dipenuhi dari tenaga kerja asing atau outsourcing ke negara lain. Seperti Gojek, dimana pengembangan IT dilakukan sebagian di Kota Bangalore India.

"Hasil data Glassdoor (update per 26 Juli 2019) menunjukkan gaji Data Scientist di kantor Gojek Bangalore rata rata 2,1 juta rupee per tahun atau dikonversi setara Rp 35,7 juta per bulannya. Jadi bukan masalah upah di India lebih murah dibanding tenaga kerja Indonesia. Permasalahan utama adalah skill SDM di Indonesia belum memenuhi syarat untuk berkompetisi di dunia ekonomi digital," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, prinsipnya dana asing yang mengalir ke Unicorn punya beberapa kepentingan yang mesti dicermati. Pertama ialah integrasi horizontal yakni startup di indonesia digunakan sebagai rantai pasok produk perusahaan lain.

"Misalnya startup unicorn ecommerce digunakan untuk memasarkan produk Taobao, Alibaba dari China. Integrasi juga termasuk outsourcing SDM IT atau high skilled ke perusahaan afiliasi investor," ujarnya.

Kedua, adalah pemanfaatan data pribadi untuk pemasaran atau market intelligences. "Dengan gunakan big data mereka bisa petakan perilaku konsumen indonesia untuk memasarkan produk dari perusahaan lain yang terafiliasi," ujarnya.

Sebelumnya ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah. Menurut dia, selama ini pemerintah belum berhasil menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuh kembang perusahaan rintisan maupun unicorn.

"Ini kan autokritik juga buat pemerintah Indonesia. Karena belum bisa menyediakan ekosistem yang baik bahkan perusahaan lokal saja, mereka berinduknya di Singapura," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, Selasa (30/7).

"Berarti kan dari sisi ini pemerintah gagal untuk menyediakan ekosistem yang terbaik untuk unicorn-unicorn ini," tegas dia.

Menurut dia, masih cukup banyak hambatan bagi perkembangan startup di Indonesia. Beberapa di antaranya berasal oleh pemerintah sendiri. "Agak ironis Pak Jokowi sangat mengagung-agungkan. Tapi sebenarnya bahkan sedikit sekali yang pemerintah lakukan untuk keberlangsungan para unicorn ini. Pemerintah kita selama ini tidak membina ekosistem, belum menjadi ekosistem enabler," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah malah sangat merintangi pertumbuhan dari unicorn. Salah satunya rencana memajaki e-commerce. "Seperti kemarin ada Kementerian Keuangan, ada wacana e-commerce juga dipajaki padahal ini platform, dan lain-lain. Intervensi terlalu banyak yang justru saya lihat pemerintah tidak punya concern ke sini (unicorn)," ujarnya.  mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…