NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan program transmigrasi harus dapat mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi pendatang maupun warga lokal yang didatangi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat.

"Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberikan kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru itu bisa ada keseimbangan," kata Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang juga tidak sejahtera, kata Wapres, maka manfaat transmigrasi tentu tidak maksimal.

Di beberapa daerah tujuan transmigran terdapat konflik antarmasyarakat yang disebabkan oadanya kesenjangan sosial. Biasanya masalah itu muncul karena warga pendatang dianggap lebih sejahtera dibandingkan warga lokal.

"Timbul kesenjangan antara yang datang dengan yang didatangi, yang datang dapat lahan dua hektare  sementara yang didatangi tidak punya lahan. Maka, timbullah transmigrasi lokal untuk menyeimbangkan antara yang datang dan yang didatangi," kata Wapres.

Karena itu, program transmigrasi saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman."Transmigrasi di tahun 1950-an tentu berbeda dengan masa kini dimana kepadatan semakin tinggi di Pulau Jawa," kata Wapres.

Awalnya, transmigrasi memang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang pada tahun 1950-an sekitar 50 juta orang. Kini kondisi di Pulau Jawa sudah berubah, kata JK, dengan jumlah penduduk mencapai 160 juta orang serta terdapat berbagai aktivitas industri yang memerlukan tenaga kerja.

"Dulu sebagian besar di Jawa adalah daerah pertanian, agraris, "sekarang sudah menjadi daerah industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga kepadatan itu dapat diatasi dengan kegiatan ekonomi yang lebih mengharapkan labour intensive," ujar Wapres. 

Kemudian Wapres juga mengatakan program transmigrasi harus dapat meningkatkan produktivitas antara masyarakat pendatang kepada warga lokal yang didatangi, sehingga terjadi kesejahteraan."Transmigrasi itu diharapkan ada peningkatan produktivitas di daerah sehingga akan terjadi kesejahteraan dari yang datang dan yang didatangi wilayahnya,baru itu suatu transmigrasi yang berhasil," kata Kalla.

Untuk dapat meningkatkan produktivitas tersebut diperlukan pertukaran pengetahuan dan keahlian antarwarga pendatang dan masyarakat daerah tujuan. Ia mencontohkan masyarakat asal Pulau Jawa dan Bali umumnya memiliki keterampilan di bidang pertanian, sehingga pengetahuan itu dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan hasil pertanian.

"Transmigrasi juga harus transfer keterampilan. Orang dari Jawa, dari Bali biasanya lebih terampil dalam pertanian, dan kadang-kadang lebih rajin dibanding daerah-daerah yang didatangi," tambah Wapres.

Keberhasilan program transmigrasi itu dapat dilihat di sejumlah daerah di Lampung dan Sulawesi. Kalla berkata, di Sulawesi Selatan ada suatu daerah dimana percampuran budaya antara transmigran dan warga lokal dapat berjalan baik.

"Di Sulawesi Selatan, daerah Luwu, ada daerah yang namanya Lamasi. Saya tanya apa artinya, ternyata kependekan dari Lamongan, Malang dan Sidoarjo. Saya tahu karena kebetulan perusahaan saya dulu yang bangun bendungan di situ, Bendungan Lamasi," kata Wapres. 

Dalam rakornas tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program perpindahan penduduk telah mencapai di kawasan 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi."Program tersebut telah mengelola 4,2 juta transmigran termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare," kata Eko.

Menteri Eko mengatakan bahwa pemerintah dalam lima tahun terakhir telah membangun 50 kawasan transmigrasi, melampaui target untuk membangun 42 kawasan transmigrasi selama kurun itu."Jadi semua target sudah tercapai, tinggal bagaimana kualitasnya," kata Eko. mohar