BPK Apresiasi Badiklat Kejaksaan Soal Terobosan Teknologi Informasi

NERACA 

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI terkait terobosan bidang teknologi informasi.

Badiklat Kejaksaan RI ini dinilai berhasil melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dari siaran pers BPK yang diterima di Jakarta, Rabu (24/7), menyebutkan salah satu terobosan Badiklat yang menjadi perhatian BPK adalah inovasi e-Learning yang dapat memantau seluruh kegiatan yang tengah berlangsung di Badiklat Kejaksaan.

"Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM. Salah satu contohnya e-Learning. Jadi Kepala Badiklat ini bisa melihat apa yang sedang terjadi di Badiklat, jadi bisa monitor dan berbicara langsung," kata Inspektur Utama BPK Ida Sundari, melalui siaran tertulis.

Hal itu dikatakannya dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ia menyatakan kekagumannya karena perubahan-perubahan positif di Badiklat Kejaksaan yang menurutnya patut menjadi percontohan bagi instansi lain yang hendak mewujudkan WBBM.

Senada, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M. Yusuf Ateh mengatakan, di era digital ini, Kepala Badiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi berhasil memanfaatkan teknologi sebagai cara kerja cerdas sesuai perkembangan jaman."Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya," ujar Ateh.

Kendati demikian, Ateh mengatakan tidak mau sepihak untuk menilai program pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut. Menurut dia, semua tergantung hasil survei tim penilai independen.

Sementara Wakil Jaksa Agung Arminsyah memberikan apresiasi besar kepada Kepala Badiklat Kejaksaan RI dan jajarannya yang telah bekerja keras mewujudkan Badiklat sebagai WBBM."Pencanangan WBBM ini agar mampu dipertahankan, dibuktikan dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Arminsyah.

Ia berharap, pencanangan WBBM di Badiklat dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 satker pelopor perubahan di Kejaksaan RI yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori ZI menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.

Diketahui, Badiklat Kejaksaan RI mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara Kabadiklat Kejaksaan Setya Untung Arimuladi menegaskan pencanangan itu memiliki makna penting dan strategis sebagai bagian dari niatan baik, tekad dan kesungguhan untuk mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga Kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih.

"Sehingga diharapkan dapat berkorelasi positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik," ujar Untung. Ant