NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik rencana penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang mobil listrik karena dapat memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain, Rico Rustombi di Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan bisnis model Indonesia terkait bagaimana penggunaan energi terbarukan dan energi alternatif. 

"Kami menyambut baik peraturan presiden (mobil listrik) ini dan hal tersebut merupakan suatu inisiatif bagaimana mendiversifikasi semua cadangan energi kita, tidak hanya bergantung minyak dan gas bumi. Jadi yang namanya mobil listrik juga tentu bagus karena ini sangat ramah lingkungan, dalam kesepakatan dunia pun diharapkan semua negara-negara termasuk Indonesia untuk menggunakan mobil listrik," ujarnya.

Rico menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan mobil listrik kelak membuat ekosistemnya jauh lebih dinamis dan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat dan pengusaha. "Tentunya juga bagus untuk lingkungan," katanya.

Ia menilai kepedulian pemerintah dalam masalah lingkungan dan akan menerapkan peraturan-peraturan baru terkait lingkungan maka rencana penerbitan peraturan mobil listrik sangat baik. Dengan adanya perpres mobil listrik, kata dia, paling tidak akan mengurangi tingkat polusi di berbagai wilayah, khususnya DKI Jakarta. Namun Rico mengingatkan, terkait apa yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha agar investor menginvestasikan uangnya untuk membangun mobil-mobil atau motor-motor listrik.

Kalau terkait biaya logistik, ia mengatakan angkutan laut lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kendaraan darat, meskipun kendaraan tersebut menggunakan teknologi mobil listrik. Angkutan laut, kata dia, merupakan pilihan utama dalam logistik, dibandingkan dengan jalan darat melalui tol.

Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik pada pekan ini.

"Saya kira sudah ada di Presiden. Kita lihat, saya juga mau coba tanyakan itu juga," kata Luhut ditemui usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pimpinan Softbank dan Grab di Istana Merdeka Jakarta.

Ia yakin Perpres mobil listrik itu akan segera keluar paling tidak pekan ini. "Enggak lama lagi, ini juga menyangkut insentif buat orang yang mendirikan pabrik. Tadi kan Softbank juga invest di Hyundai untuk bikin mobil listrik," katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan Perpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini.

"Minggu ini. industri automotif diharapkan terus meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saingnya," kata Menkeu di sela gelaran Gaikindo International Auto Show (GIIAS) di Tangerang, Rabu (24/7).

Menkeu memaparkan pemerintah akan memberikan beberapa insentif terkait pengembangan mobil listrik, di antaranya impor kendaraan listrik diberikan dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian tax allowance bagi industri suku cadang.

Kemudian pemberian tax holiday bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, pemberian tax allowance bagi industri suku cadang, bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas, dan bahan bakunya, serta kemudahan impor untuk tujuan ekspor.

Luhut Binsar Pandjaitan di lingkungan Istana Kepresidenan mengatakan bahwa Perpres Mobil Listrik akan segera ditandatangani Presiden Jokowi, apalagi Menkeu Sri Mulyani, katanya, juga sudah paraf. "Dari kami sudah selesai paraf, Bu Sri Mulyani juga sudah. Kemarin saya teleponan dengan bu Sri Mulyani (dia) mengatakan 'saya sudah paraf Pak Luhut," kata Luhut mengutip Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun kemudian usai bertemu dengan Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemungkinan peraturan tentang mobil listrik itu akan keluar di penghujung Juli 2019. "Satu tentang peraturan presiden mengenai ekosistem industri listriknya," kata Sri Mulyani.