Menkeu Akui Pertumbuhan Investasi Turun - BANYAK FAKTOR PENGARUHI EKONOMI INDONESIA

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan investasi semester I-2019 bakal berada di kisaran 5%, walau dia berharap laju investasi di semester selanjutnya akan tumbuh lebih baik. Sementara itu, Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat ekonomi Indonesia merosot dalam lima tahun terakhir ini walau pertumbuhan relatif stabil di kisaran 5%.

NERACA

"Semester I (diperkirakan) menurun lagi di 5% jadi kita akan tingkatkan di semester II. Diharapkan momentum naik," ujarnya saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Senin (22/7).

Menkeu menargetkan investasi di semester II mampu tumbuh di angka 6%. "Kalau target kita akan lihat tapi saya harapkan semester II akan lebih baik dari kondisi semester I. Jadi kita bisa berharap bisa meningkat di 6%,” ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi pada kuartal pertama 2019 atau periode Januari-Maret, realisasi investasi tercatat mencapai Rp195,1 triliun atau naik 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy), dimana realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp87,2 triliun, atau naik 14,1% dari sebelumnya Rp76,4 triliun pada kuartal I-2018.

Sementara, realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp107,9 triliun. Realisasi investasi asing kuartal I-2019 turun 0,9% dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp108,9 triliun.

Karena itu, Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat prognosis semester II-2019 dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan berada di angka 5,2%, lebih rendah di bawah target awal sebesar 5,3%.

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut dilihat dari sisi permintaan dan produksi. Di mana dari sisi permintaan investasi dan konsumsi masih belum menunjukkan hal positif. "Sementara itu untuk ekspor selain dorong competitiveness, suasana lingkungan global pasti akan terpengaruh," ujarnya.

Dia mengatakan, jika dilihat dari sisi permintaan tantangan masih cukup besar dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi produksi, kebijakan fiskal sektor produksi juga sudah mencapai output gap mendekati 0. "Dan kita harus meningkatkan kapasitasnya semua berujung ada persoalan bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia," katanya seperti dikutip merdeka.com.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap ke depan pemerintah secara bersama-sama dapat memperbaiki iklim investasi agar lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan terdongkrak. "Kita bekerja memperbaiki iklim investasi jadi baik dan sisi kualitas pertumbuhan ekonomi secara makro growth ciptakan employment. Sehingga tingkat pengangguran akan turun dan kemiskinan menurun. Ini equality," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bappenas/Menteri PPN Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang terus merosot selama beberapa dekade terakhir. Meski ekonomi Indonesia memang stabil di kisaran 5%, tetapi secara historis rata-rata pertumbuhan Indonesia menurun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah melewati angka 7%, tetapi kini 5,3% saja. Dia menyadari bahwa permasalahan ada di ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas.

"Kita harus waspada karena rata-rata pertumbuhan ekonomi kita terus menurun dari angka sekitar 7,5% pada zaman Indonesia mengalami booming minyak, kemudian menurun menjadi 6,4% per tahun ketika Indonesia mengalami booming di sektor manufaktur, khususnya sektor padat karya, di tahun 1990-an," ujarnya, kemarin.

Bambang pun menyayangkan hingga kini pun ekspor masih didominasi mineral (batu bara) dan agrikultur (sawit). Sementara, Malaysia mengunggulkan ekspor barang elektronik, Vietnam mengekspor tekstil, dan Thailand mengandalkan ekspor mesin, elektronik, kimia, dan jasa.

"Ketika ekonomi bertumpu pada komoditas, apakah itu batu bara atau kelapa sawit, maka yang kita alami sekarang pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,3 persen. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita harus kembali ke sektor yang produktivitasnya tinggi, yakni manufaktur dan sektor jasa modern," ujar Bambang.

Birokrasi Tidak Ramah

Meski demikian, Bambang yakin pertumbuhan ekonomi bisa menembus 6% jika sektor manufaktur Indonesia meningkat. Edukasi dan peningkatan skill pun dibutuhkan demi mencapai hal itu, selain itu Kepala Bappenas berharap regulasi yang tak ramah investor dan birokrasi tak efisien bisa segera dipangkas demi menunjang ekspor.

Bambang menyorot kondisi perekonomian Indonesia yang terus merosot selama beberapa dekade terakhir. Meski ekonomi Indonesia memang stabil di kisaran 5 persen, tetapi secara historis rata-rata pertumbuhan Indonesia menurun.

"Kita harus waspada karena rata-rata pertumbuhan ekonomi kita terus menurun dari angka sekitar 7,5 persen pada zaman Indonesia mengalami booming minyak, kemudian menurun menjadi 6,4 persen per tahun ketika Indonesia mengalami booming di sektor manufaktur, khususnya sektor padat karya, di tahun 1990-an," ujar Menteri Bambang di JCC, Jakarta, Senin (22/7).

Situasi mulai berubah makin negatif setelah krisis finansial asia 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali turun menjadi 5,3 persen. Ketika itu ekonomi Indonesia didominasi oleh komoditas seperti batu bara dan sawit.

Bambang menyayangkan hingga kini pun ekspor masih didominasi mineral (batu bara) dan agrikultur (sawit). Sementara, Malaysia mengunggulkan ekspor barang elektronik, Vietnam mengekspor tekstil, dan Thailand mengandalkan ekspor mesin, elektronik, kimia, dan jasa.

"Ketika ekonomi bertumpu pada komoditas, apakah itu batu bara atau kelapa sawit, maka yang kita alami sekarang pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,3 persen. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita harus kembali ke sektor yang produktivitasnya tinggi, yakni manufaktur dan sektor jasa modern," ujarnya.

Bambang yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6% jika sektor manufaktur Indonesia meningkat. Edukasi dan peningkatan skill pun dibutuhkan demi mencapai hal itu, selain itu regulasi yang tak ramah investor dan birokrasi tak efisien bisa segera dipangkas demi menunjang ekspor. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden dan Wapres Terpilih Hadapi Lima Tantangan Besar

NERACA Jakarta-Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi dan Ma'ruf Amin, akan menghadapi lima tantangan besar yaitu: pertumbuhan ekonomi…

USAI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PERIODE 2019-2024 - Sejumlah Negara Komit Bermitra dengan Indonesia

Jakarta-Sejumlah Kepala Negara sahabat menyatakan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia di pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Keinginan tersebut…

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…