Kemenkop Gelar Bimtek Mitigasi Risiko Bencana Bagi KUMKM

Kemenkop Gelar Bimtek Mitigasi Risiko Bencana Bagi KUMKM

NERACA

Palangkaraya - Kementerian Koperasi dan UKM memandang pentingnya KUMKM mengetahui secara teori dan sekaligus praktek bagaimana mitigasi resiko apabila terjadi bencana. Konsep ini juga efektif diterapkan untuk sebuah perusahaan."Artinya, semua usaha harus mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan", ucap Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, saat membuka acara Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di Wilayah Bencana, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

Di acara Bimtek yang diikuti 40 orang pelaku usaha di bidang makanan, minuman dan kerajinan, Sutarmo menambahkan, tujuan dari Bimtek adalah memberikan pembekalan bagaimana mitigasi risiko usaha akibat dampak bencana."Dengan adanya bencana alam dapat mempengaruhi usaha dari para usaha mikro dan kecil. Kami terus berupaya, agar usaha mikro dan kecil dapat mempertahankan usahanya, baik itu sebelum bencana (pra bencana) dan setelah bencana (pasca bencana)", jelas Sutarmo.

Sutarmo mengakui upaya untuk mempertahankan usaha bagi UMK apabila terjadi bencana yang terjadi di Indonesia, belum optimal. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir."Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis koperasi dan UMKM dalam menghadapi bencana", ungkap Sutarmo.

Untuk itu, lanjut Sutarmo, ke depan Kemenkop dan UKM akan terus berupaya untuk mengurangi resiko usaha agar dampak bencana bagi KUMKM dapat diminimalisir. Diantaranya, dengan terus menyelenggarkan kegiatan Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di wilayah bencana.

Selain itu, Sutarmo juga menekankan pentingnya perizinan, karena dengan mempunyai izin usaha, pelaku KUMKM menjadi legal dan sah secara hukum. Pengurusan IUMK melalui OSS, bagi usaha mikro dan kecil dapat fasilitas khusus, tanpa komitmen. Begitu muncul Nomor Induk Berusaha, sekaligus format Izin Usaha Mikro dan Kecil kecuali untuk usaha menengah."Jadi, itu bisa menaikkan status yang semula ilegal menjadi legal, yang pada akhirnya KUMKM dapat meningkatkan kapasitas melalui sinergi dan kerjasama dengan pihak lain", pungkas Sutarmo. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

Gelar Rights Issue - Radana Finance Bidik Dana Rp 696,5 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang ekspansi bisnisnya, PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) bakal menggelar aksi…

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat

Status Kelembagaan LPDB KUMKM Harus Diperkuat NERACA Jakarta - Di usia 13 tahun, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel   NERACA Palembang - Badan Restorasi Gambut (BRG) melibatkan tokoh agama Islam untuk mengedukasi…

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…